Pandemi Corona, Pemerintah Minta Masyarakat Bersiap Jalani Tata Hidup Baru

Doni juga mengatakan bahwa Gugus Tugas akan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data akurat, utamanya di 8 provinsi. Lalu tidak hanya itu, dia juga akan melibatkan tokoh lainnya.“Kemudian selain pra kondisi dengan melibatkan begitu banyak pakar nantinya di hampir seluruh kota besar, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan budayawan,” tuturnya.

Simulasi pelonggaran juga akan memikirkan kapan kebijakan itu bisa dilakukan. Dia menegaskan bahwa jika suatu derah belum menunjukkan kurva menurun maka tidak mungkin diberikan pelonggaran. Pertimbangan waktu ini juga berhubungan dengan kesiapan masyarakat.

"Kalau masyarakat tidak siap hal ini tidak mungkin dilakukan. Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario,” jelasnya.

Langkah ketiga berkiatan dengan prioritas. Prioritas dimaksud adalah bidang-bidang apa saja yang diberikan pelonggaran baik kepada kementerian/lembaga ataupun provinsi, dan kabupaten/kota. “Untuk bidang-bidang apa. Apakah di bidang pangan khususnya pasar, restoran. Dan juga mungkin berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak diPHK. ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat. Sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat,” katanya.

Selain itu, Gugus Tugas menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah agar jangan sampai nanti ada perbedaan sikap satu sama lain. "Jangan sampai diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami,” katanya.

Presiden meminta agar pelonggaran pembatsan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada kondisi daerah. Sebab berdasar yang diterimanya, hasl dari pelaksanaan PSBB di setiap daerah berbeda-beda.

“Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual konsisten namun tidak dratis. Tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif juga. Ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa,” jelasnya.

Jokowi juga eminta agar manajemen PSBB tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan saja, tapi bersifat aglomerasi. “Penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung. Sehingga manajemen antar daerahnya menjadi terpadu. Misalnya seperti yang sudah dilakukan Jabodetabek ini saling kait mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” paparnya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Kiswondari)