Dunia Sorot Tembak Mati 6 Anggota FPI, Rocky Gerung Minta Presiden Cari Mic
loading...
A
A
A
JAKARTA - Tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) akibat tembak mati polisi telah menjadi perhatian internasional. Kontroversi dan informasi yang saling bertolak belakang antara polisi dan FPI malah membuat masalah ini menarik bagi publik dunia, terutama soal isu hak asasi manusia (HAM). Tetapi hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung menyatakan justru karena masih diliputi misteri, patut diduga kuat peristiwa penembakan di kawasan Tol Jakarta-Cikampek itu melibatkan banyak variabel. Tetapi terlepas dari semua variabel yang diasumsikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin tertinggi negara harus bicara.
”Entah itu political issue, persaingan antar tokoh juga ada di situ dan segala macam, tapi poin utama kita adalah itu pelanggaran HAM sudah dibaca secara detail oleh publik internasional,” kata Rocky dalam video yang diunggah akun youtube Rocky Gerung Official, Rabu (9/12/2020).
(Baca: Propam Polri Investigasi Kasus Tembak Mati 6 Anggota FPI)
Lantaran sudah menjadi sorotan di luar negeri, lanjut Rocky, sudah sepantasnya dan wajib bagi seorang presiden untuk memberikan penjelasan. ”Jadi apa pun, presiden harus cari mic, ucapkan sesuatu. Kalau dia diam saja, spekulasi di dalam dan di luar negeri semakin menjadi-jadi. Dan hal ini urgent betul,” ujar mantan dosen pengajar Filsafat UI ini.
Menurut dia, Pilkada yang hari ini diselenggarakan serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi kehilangan arti bila kekerasan terhadap warga negara diabaikan. Sebab, lanjut Rocky, yang menjadi etalase Indonesia di dunia internasional saat ini bukan pilkada. ”Kalau pilkada, minggu lalu pengamat-pengamat internasional sudah mengatakan bahwa pilkada ini adalah kepentingan keluarga,” kata dia.
(Baca: 6 Anggota FPI Ditembak Mati, Komnas HAM Berharap Masyarakat yang Punya Info Segera Lapor)
Sebaliknya kasus tewasnya enam laskar FPI di jalan tol menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas. ”Yang terjadi di tol cikampek ini menyangkut kepentingan bangsa, bukan dinasti Jokowi lagi. Dan ini terhubung dengan situasi di Papua. Ini akan menjadi satu paket, bagaimana Indonesia menangani masalah HAM,” tegas Rocky.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung menyatakan justru karena masih diliputi misteri, patut diduga kuat peristiwa penembakan di kawasan Tol Jakarta-Cikampek itu melibatkan banyak variabel. Tetapi terlepas dari semua variabel yang diasumsikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin tertinggi negara harus bicara.
”Entah itu political issue, persaingan antar tokoh juga ada di situ dan segala macam, tapi poin utama kita adalah itu pelanggaran HAM sudah dibaca secara detail oleh publik internasional,” kata Rocky dalam video yang diunggah akun youtube Rocky Gerung Official, Rabu (9/12/2020).
(Baca: Propam Polri Investigasi Kasus Tembak Mati 6 Anggota FPI)
Lantaran sudah menjadi sorotan di luar negeri, lanjut Rocky, sudah sepantasnya dan wajib bagi seorang presiden untuk memberikan penjelasan. ”Jadi apa pun, presiden harus cari mic, ucapkan sesuatu. Kalau dia diam saja, spekulasi di dalam dan di luar negeri semakin menjadi-jadi. Dan hal ini urgent betul,” ujar mantan dosen pengajar Filsafat UI ini.
Menurut dia, Pilkada yang hari ini diselenggarakan serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi kehilangan arti bila kekerasan terhadap warga negara diabaikan. Sebab, lanjut Rocky, yang menjadi etalase Indonesia di dunia internasional saat ini bukan pilkada. ”Kalau pilkada, minggu lalu pengamat-pengamat internasional sudah mengatakan bahwa pilkada ini adalah kepentingan keluarga,” kata dia.
(Baca: 6 Anggota FPI Ditembak Mati, Komnas HAM Berharap Masyarakat yang Punya Info Segera Lapor)
Sebaliknya kasus tewasnya enam laskar FPI di jalan tol menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas. ”Yang terjadi di tol cikampek ini menyangkut kepentingan bangsa, bukan dinasti Jokowi lagi. Dan ini terhubung dengan situasi di Papua. Ini akan menjadi satu paket, bagaimana Indonesia menangani masalah HAM,” tegas Rocky.
(muh)