SPBU Maupun Penyalur Tidak Bisa ‘Nakal’

JAKARTA - Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) maupun penyalur dari pertamina kini tidak bisa ‘nakal’ lagi. Pasalnya, BPH Migas sebagai pengawas telah memasang dashboard monitoring system digitalisasi jenis BBM bersubsidi. Sehingga masyarakat sudah tidak kawatir lagi takaran dikurangi.

Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa mengatakan, melalui dashboard tersebut pihaknya dapat memantau realisasi JBT berikut ketahanannya. Bahkan, pihaknya bisa mengetahui siapa yang membeli bahan bakar tersebut.

"Monitoring realisasi JBT dan ketahanannya, kita bisa tahu daerah mana yang melakukan pencatatan nomor polisi, siapa yang beli JBT. Itu sudah tahu semuanya, sudah ada semuanya. Monitoring penyaluran JBT sesuai SK BPH di mana kita tahu SPBU menyalurkan JBT lebih dari takaran, itu sudah bisa ditambahkan semuanya," katanya di Kantor BPH Migas, Senin (7/12/2020).

Dia melanjutkan, bahkan pihaknya mengetahui profil SPBU yang menjual BBM JBT tersebut. "Profil SPBU kita tahu semuanya, SPBU mana melakukan apa. Jadi sekarang boleh dikatakan ini sudah berjalan dengan baik. Saya kira tepuk tangan Pertamina yang dibantu Telkom hardware dan softwarenya," katanya.

"Dan pelaporan secara online dapat diakses oleh BPH ini sudah selesai. Jadi dengan itulah acara ini kita adakan sekalian kita menyebutnya launching, softlaunching aplikasi yang ditujukan BPH. BPH pastilah menyampaikan apreasiasi sangat tinggi sekali kepada Pertamina sebagai inisiator dan Telkom yang melaksanakan pekerjaan ini," paparnya.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertama Patra Niaga Jumali menuturkan, Pertamina secara rutin mendapat penugasan menyalurkan solar JBT. Sebelumn ada digitalisasi, sebutnya, belum ada alat untuk memonitor siapa saja yang membeli bahan bakar ini.

"Dengan program digitalisasi Pertamina dan BPH bisa melakukan profiling customer siapa yang melakukan pembelian solar JBT, belinya di mana jumlah berapa, berapa kali, itu bisa di-trace semua dari sistem ini," ujarnya.

Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Edi Witjara menambahkan, adanya sistem ini memberikan manfaat bagi negara untuk melakukan pemantauan.

"Tentunya setelah kita launching ini harus kita operasikan dan manfaatnya dinikmati banyak pihak, dari negara memiliki ruang untuk kontrol monitoring melalui BPH Migas, bagi Pertamina. Tentunya tidak kalah pentingnya pemilik termasuk penggunanya," ujarnya.

BPH Migas sebagai oengawa dan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM, sampai dengan titik serah mengharapkan program Digitalisasi SPBU yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero) mampu meningkatkan akuntabilitas penyaluran JBK dan JBKP, sehingga data dan informasi yang dipruduksi melalui program ini dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan yang handal oleh BPH Migas.

Program ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengendali konsumsi JBT, khususnya dalam implementasi pemberlakukan kebijakan pembatasan pembelian kepada sector penggunaan kendaraan transportasi jalan yang mengkonsumsi JBT jenis solar.

Selain itu, program digitalisasi SPBU, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengetahui tingkat ketersediaan pasokan BBM, sehingga kelangkaan BBM di tingkat penyalur (SPBU) dapat dicegah. (syarif wibowo)