H-1 Pilkada 2020, Wakil Ketua MPR: Politik Uang Hasilkan Pemimpin Cacat Etika

Selasa, 08 Desember 2020 - 10:38 WIB
loading...
H-1 Pilkada 2020, Wakil...
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingtkan bahwa politik uang menghsilkan pemimpin yang cacat etika. Foto: SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tinggal sehari lagi. Pada Rabu besok (9/12/2020), pilkada serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi ini sampai pada pemungutan suara.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, sehari menjelang pencoblosan, masing-masing pasangan calon (paslon) dan tim sukses (timses) harus banyak berdoa agar semuanya berjalan damai, lancar, dan terhidar dari Covid-19.

"Juga kepada para penyelenggara pemilu agar memastikan semua alat coblosan, panitianya siap untuk melaksanakan karena waktunya tinggal satu hari. Waspadai juga berita-berita hoaks yang provokatif yang bisa memicu masalah di pilkada," ujar Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (8/12/2020).

(Baca: Pandemi COVID-19, Money Politics Diprediksi Berjaya di Pilkada)

Dikatakan Gus Jazil, H-1 menjelang pencoblosan, kerap kali terjadi praktik-praktik kecurangan berupa politik uang (money politics). Pihaknya berpesan agar masyarakat, timses dan para paslon untuk tidak menggunakan cara-cara kotor dalam proses pemilihan pemimpin.

"Ini sudah diindikasikan beberapa menggunakan money politics, kami berharap semuanya, kepada penyelenggara, yang melakukan money politics agar tidak diberikan toleransi karena itu merusak demokrasi. Saya harap semuanya memilih dengan hati nuraninya sebab kalau dengan pola transaksi money politics akan menghasilkan pemimpin, meskipun secara prosedur terpilih, tapi akan cacat secara etika," tuturnya.

(Baca: Temuan Bawaslu, 49.390 TPS Miliki Kerawanan di Pilkada 2020)

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga berpesan di tengah kondisi Covid-19 agar para penyelenggara pemilu melakukan tugasnya dengan adil dan jujur. "Di era Covid seperti sekarang, banyak saksi yang tidak terlalu peduli. Saya minta penyelenggara itu bertindak adil, tidak mengubah hasil sama sogokan ini juga dipengaruhi pasangan calon, timses untuk mengubah hasil. Saya berharap penyelenggara agar bertindak profesional karena tidak menutup kemungkinan timses juga merayu penyelenggara untuk bertindak di luar aturan," katanya.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Koordinator Nusantara Mengaji ini juga berpesan agar pemungutan suara tidak menjadikan tempat pemungutan suara (TPS) sebagai klaster baru penyebaran Covid-19. "Semuanya sudah ada petunjuknya di KPU bahwa pemilihan di era pandemi ini harus mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Kalau protokol kesehatan dipatuhi, saya yakin tidak akan menimbulkan klaster baru dari pilkada," pungkasnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Menakar Tuntutan Purnawirawan...
Menakar Tuntutan Purnawirawan TNI terhadap Gibran
Bawaslu Minta KPU Percepat...
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Rawan Politik Uang!
Elpiji 3 Kg Langka,...
Elpiji 3 Kg Langka, MPR Desak Kementerian ESDM Beri Penjelasan
Di Hadapan Umat Kristiani,...
Di Hadapan Umat Kristiani, Prabowo: Tak Ada Niat Mempersulit Kehidupan Rakyat
Soroti Biaya Tinggi...
Soroti Biaya Tinggi Pilkada, Bahlil: Kalau Dipertahankan, Mau Jadi Apa Demokrasi Kita?
Rekonsiliasi Jadi Tantangan...
Rekonsiliasi Jadi Tantangan Usai Pilkada Serentak 2024
NasDem Siap Kawal Pemenangan...
NasDem Siap Kawal Pemenangan PSU Pilkada Siak
KPUD Jakarta Sambangi...
KPUD Jakarta Sambangi Rumah Rano Karno, Serahkan Undangan Penetapan Hasil Pilkada 2024
Gelar Mukernas, MUI...
Gelar Mukernas, MUI Dukung Usulan Presiden Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD
Rekomendasi
Perajin Patung Relief...
Perajin Patung Relief Kawasan Gasblock PGN Karangrejo Makin Cuan di Suadesa Festival 2025
Perang India dan Pakistan,...
Perang India dan Pakistan, Siapa yang Paling Menderita?
AS dan China Sepakat...
AS dan China Sepakat Hentikan Gencatan Perang Dagang selama 90 Hari
Berita Terkini
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Budaya Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Mengelola Komunikasi...
Mengelola Komunikasi Publik Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Duit Rp479 Miliar dari...
Duit Rp479 Miliar dari Korupsi Duta Palma Disita Kejagung, Sahroni Apresiasi
Infografis
H+1 Lebaran 2023, 222.326...
H+1 Lebaran 2023, 222.326 Kendaraan Kembali ke Jabotabek
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved