BPIP: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Keluarga
loading...
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menyayangkan aksi korupsi yang menjerat pejabat negara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Korupsi masih merajalela. Pejabat publik hingga lingkup swasta terpaksa harus terciduk dan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Paling anyar, dalam dua pekan terakhir, sudah ada dua menteri harus berseragam rompi oranye khas komisi antirasuah yaitu Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara. Belum lagi, sejumlah kepala daerah juga terjerat kasus korupsi.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) menyayangkan aksi korupsi yang menjerat pejabat negara. Selain korupsi yang sudah terlanjur membudaya, pemberantasan korupsi juga dinilai masih setengah hati. (Baca juga: Amankan Barang Bukti Kasus Suap Mensos Juliari Batubara, KPK Segel Lima Tempat)
“Sejauh ini, proses pemberantasan korupsi dapat dikatakan setengah hati karena koruptor kakap masih berkeliaran dan bermain di birokrasi dan kekuasaan yang akhirnya merugikan rakyat dengan berbagai cara. Masalah ini harus diselesaikan,” ujar Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo dalam pernyataannya kepada SINDOnews, Senin (7/12/2020).
Birokrasi, lanjut Benny, harus bisa menjadi faktor pendorong kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Bukan sebaliknya malah menjadi penghambat.
“Seharusnya birokrasi harus menjadi faktor pendorong kesejahteraan ekonomi rakyat bukan malah sebaliknya menjadi penghambat. Penting untuk tidak merecoki urusan rakyat maka kemajuan ekonomi akan bertumbuh pesat,” jelasnya.
Rohaniwan Katolik itu juga menilai perlunya perubahan sistem politik yang dimana negara memberikan anggaran kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada yang korupsi, maka harus ditindak dan dibubarkan. (Baca juga:KPK Unggah Informasi Hari Antikorupsi Sedunia, Warganet Malah Minta Harun Masiku)
“KPK memberikan pengawasan bagaimana memberikan sistem dalam rangka memberantas korupsi dengan membentuk sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember, Benny menyoroti hilangnya konten keteladanan dan moralitas di televisi dan media massa yang dinilainya berpengaruh kepada pola perilaku generasi muda. Menurutnya, tidak sedikit yang memperlihatkan konten terkait hedonisme.
“Hilangnya program di TV publik tentang moralitas dan keteladanan juga sudah mulai hilang sehingga akhirnya korupsi baik besar maupun kecil seakan tak bersalah. Malah sekarang mempertontonkan terkait hedonisme,” celetuknya.
Benny menyatakan masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pihak yang ikut terlibat dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Namun, untuk menumbuhkan karakter yang berintegritas dan pencegahan korupsi harus dimulai dari pendidikan keluarga. (Baca juga:Dua Menteri Asal Parpol Terjerat Korupsi, Pengamat: Sistem Politik yang Terbangun Sangat Buruk)
“Pencegahan korupsi sebenarnya harus dimulai dari pendidikan keluarga. Harus diajarkan kejujuran dan keterbukaan sejak anak-anak,” tandasnya.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) menyayangkan aksi korupsi yang menjerat pejabat negara. Selain korupsi yang sudah terlanjur membudaya, pemberantasan korupsi juga dinilai masih setengah hati. (Baca juga: Amankan Barang Bukti Kasus Suap Mensos Juliari Batubara, KPK Segel Lima Tempat)
“Sejauh ini, proses pemberantasan korupsi dapat dikatakan setengah hati karena koruptor kakap masih berkeliaran dan bermain di birokrasi dan kekuasaan yang akhirnya merugikan rakyat dengan berbagai cara. Masalah ini harus diselesaikan,” ujar Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo dalam pernyataannya kepada SINDOnews, Senin (7/12/2020).
Birokrasi, lanjut Benny, harus bisa menjadi faktor pendorong kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Bukan sebaliknya malah menjadi penghambat.
“Seharusnya birokrasi harus menjadi faktor pendorong kesejahteraan ekonomi rakyat bukan malah sebaliknya menjadi penghambat. Penting untuk tidak merecoki urusan rakyat maka kemajuan ekonomi akan bertumbuh pesat,” jelasnya.
Rohaniwan Katolik itu juga menilai perlunya perubahan sistem politik yang dimana negara memberikan anggaran kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada yang korupsi, maka harus ditindak dan dibubarkan. (Baca juga:KPK Unggah Informasi Hari Antikorupsi Sedunia, Warganet Malah Minta Harun Masiku)
“KPK memberikan pengawasan bagaimana memberikan sistem dalam rangka memberantas korupsi dengan membentuk sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember, Benny menyoroti hilangnya konten keteladanan dan moralitas di televisi dan media massa yang dinilainya berpengaruh kepada pola perilaku generasi muda. Menurutnya, tidak sedikit yang memperlihatkan konten terkait hedonisme.
“Hilangnya program di TV publik tentang moralitas dan keteladanan juga sudah mulai hilang sehingga akhirnya korupsi baik besar maupun kecil seakan tak bersalah. Malah sekarang mempertontonkan terkait hedonisme,” celetuknya.
Benny menyatakan masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pihak yang ikut terlibat dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Namun, untuk menumbuhkan karakter yang berintegritas dan pencegahan korupsi harus dimulai dari pendidikan keluarga. (Baca juga:Dua Menteri Asal Parpol Terjerat Korupsi, Pengamat: Sistem Politik yang Terbangun Sangat Buruk)
“Pencegahan korupsi sebenarnya harus dimulai dari pendidikan keluarga. Harus diajarkan kejujuran dan keterbukaan sejak anak-anak,” tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
