Waspada Ancaman Ledakan Golput di Pilkada 2020, Ini Bisa Jadi Pemicu
Minggu, 06 Desember 2020 - 07:21 WIB
loading...
A
A
A
Survei ini juga memberi gambaran bagaimana angkq partisipasi pemilih nanti. Responden yang menyatakan besar dan sangat besar kemungkinannya untuk datang ke TPS hanya 43,9%.
Ketiga, rendahnya partisipasi pemilih bisa disebabkan apatisme warga terhadap hal-hal yang berbau pilkada. Pandemi selama 9 bulan lebih telah membuat masyarakat mengalami banyak kesulitan, terutama di bidang ekonomi. Banyak orang yang mendadak kehilangan pekerjaan dan untuk mencari makan jadi lebih susah. Dalam situasi serbasulit, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik bisa saja menurun.
Keempat, rendahnya partisipasi bisa disebabkan hal lain yang tidak berkaitan dengan pandemi. Misalnya, isu dinasti politik yang kembali marak. Bahkan, isu dinasti politik di pilkada kali ini mendapat perhatian lebih besar masyarakat dibandingkan pilkada sebelumnya karena anak dan kerabat sejumlah pejabat maju jadi calon kepala daerah.
Di antaranya anak dan menantu dari Presiden Joko Widodo yang menjadi calon waki kota di Pilkada Solo dan Pilkada Medan, serta anak dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang maju jadi calon wali kota di Pilkada Tangerang Selatan.
Isu lain yang bisa mengurangi angka partisipasi pemilih adalah kembali maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat menerima suap. Bahkan, kurang dari seminggu sebelum pilkada digelar OTT kembali terjadi, kali ini yang tertangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, pada Kamis 3 Desember 2020.
Direktur Eksekutif NETGRIT, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, demi menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi di pilkada, selain sosialisasi massif, KPU perlu betul-betul menjamin data pemilih akurat, valid dan komprehensif.
“Perlu sosialisasi dan pendidikan pemilih yang masif, juga peran pemerintah dalam memberikan rasa aman dari Covid-19, baik terhadap ppasangan calon, pemilih dan masyarakat luas,” ujar Komisioner KPU periode 2012-2017 ini kepada SINDONews, Jumat 4 Desember 2020.
Ketiga, rendahnya partisipasi pemilih bisa disebabkan apatisme warga terhadap hal-hal yang berbau pilkada. Pandemi selama 9 bulan lebih telah membuat masyarakat mengalami banyak kesulitan, terutama di bidang ekonomi. Banyak orang yang mendadak kehilangan pekerjaan dan untuk mencari makan jadi lebih susah. Dalam situasi serbasulit, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik bisa saja menurun.
Keempat, rendahnya partisipasi bisa disebabkan hal lain yang tidak berkaitan dengan pandemi. Misalnya, isu dinasti politik yang kembali marak. Bahkan, isu dinasti politik di pilkada kali ini mendapat perhatian lebih besar masyarakat dibandingkan pilkada sebelumnya karena anak dan kerabat sejumlah pejabat maju jadi calon kepala daerah.
Di antaranya anak dan menantu dari Presiden Joko Widodo yang menjadi calon waki kota di Pilkada Solo dan Pilkada Medan, serta anak dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang maju jadi calon wali kota di Pilkada Tangerang Selatan.
Isu lain yang bisa mengurangi angka partisipasi pemilih adalah kembali maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat menerima suap. Bahkan, kurang dari seminggu sebelum pilkada digelar OTT kembali terjadi, kali ini yang tertangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, pada Kamis 3 Desember 2020.
Direktur Eksekutif NETGRIT, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, demi menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi di pilkada, selain sosialisasi massif, KPU perlu betul-betul menjamin data pemilih akurat, valid dan komprehensif.
“Perlu sosialisasi dan pendidikan pemilih yang masif, juga peran pemerintah dalam memberikan rasa aman dari Covid-19, baik terhadap ppasangan calon, pemilih dan masyarakat luas,” ujar Komisioner KPU periode 2012-2017 ini kepada SINDONews, Jumat 4 Desember 2020.
(dam)
Lihat Juga :
