Diperintahkan Siapkan Simulasi Pelonggaran, Doni Monardo Lakukan 4 Langkah Ini
Selasa, 12 Mei 2020 - 16:11 WIB
loading...
A
A
A
"Kemudian selain prakondisi dengan melibatkan begitu banyak pakar nantinya di hampir seluruh kota besar, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan budayawan," tuturnya.
Lalu yang kedua adalah persoalan waktu. Hal ini menyangkut kapan pelonggaran harus dilakukan. Dia menegaskan bahwa jika suatu derah belum menunjukkan kurva menurun maka tidak mungkin diberikan pelonggaran. Dia menegaskan jika terjadi maka tidak boleh kendor.
"Kemudian timing juga yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap hal ini tidak mungkin dilakukan. Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario," jelasnya. (Baca juga: Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, Pengamat: Pemerintah Seperti Tidak Berdaya Lagi ).
Sementara yang ketiga berkaitan dengan prioritas. Dalam hal ini bidang-bidang apa saja yang diberikan pelonggaran baik kepada kementerian/lembaga ataupun provinsi, dan kabupaten/kota. "Apakah di bidang pangan khususnya pasar, restoran. Dan juga mungkin berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di-PHK. Ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat. Sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat," katanya.
Terakhir, adalah koordinasi pusat dan daerah. Dia mengatakan hal ini penting sekali. Pasalnya, jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. "Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," pungkasnya.
Lalu yang kedua adalah persoalan waktu. Hal ini menyangkut kapan pelonggaran harus dilakukan. Dia menegaskan bahwa jika suatu derah belum menunjukkan kurva menurun maka tidak mungkin diberikan pelonggaran. Dia menegaskan jika terjadi maka tidak boleh kendor.
"Kemudian timing juga yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap hal ini tidak mungkin dilakukan. Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario," jelasnya. (Baca juga: Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, Pengamat: Pemerintah Seperti Tidak Berdaya Lagi ).
Sementara yang ketiga berkaitan dengan prioritas. Dalam hal ini bidang-bidang apa saja yang diberikan pelonggaran baik kepada kementerian/lembaga ataupun provinsi, dan kabupaten/kota. "Apakah di bidang pangan khususnya pasar, restoran. Dan juga mungkin berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di-PHK. Ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat. Sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat," katanya.
Terakhir, adalah koordinasi pusat dan daerah. Dia mengatakan hal ini penting sekali. Pasalnya, jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. "Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
