Diperintahkan Siapkan Simulasi Pelonggaran, Doni Monardo Lakukan 4 Langkah Ini

JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk mengkaji pelonggaran dalam penanganan Covid-19. Sehingga, pada saat diterapkan dapat benar-benar dilaksanakan.

"Bapak Presiden telah berikan instruksi kepada Gugus Tugas untuk menyiapkan suatu simulasi. Ini agar apabila kita melakukan langkah-langkah pelonggaran, maka tahapan-tahapannya harus jelas. Kemudian juga setiap fase ada yang harus dilakukan," katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (12/5/2020).

Dia mengatakan, ada empat hal yang dilakukan dalam menyiapkan simulasi pelonggaran. Langkah pertama adalah mengkaji prakondisi melalui sejumlah rangkaian kajian akademis.

"Melibatkan pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, dan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap oleh pemerintah," ungkapnya. (Baca juga: 45 Tahun ke Bawah Boleh Beraktivitas Sama Saja Mempertaruhkan Nyawa ).

Doni juga mengatakan bahwa Gugus Tugas akan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data akurat, utamanya di delapan provinsi. Dia juga akan melibatkan tokoh lainnya.

"Kemudian selain prakondisi dengan melibatkan begitu banyak pakar nantinya di hampir seluruh kota besar, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan budayawan," tuturnya.

Lalu yang kedua adalah persoalan waktu. Hal ini menyangkut kapan pelonggaran harus dilakukan. Dia menegaskan bahwa jika suatu derah belum menunjukkan kurva menurun maka tidak mungkin diberikan pelonggaran. Dia menegaskan jika terjadi maka tidak boleh kendor.

"Kemudian timing juga yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap hal ini tidak mungkin dilakukan. Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario," jelasnya. (Baca juga: Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, Pengamat: Pemerintah Seperti Tidak Berdaya Lagi ).

Sementara yang ketiga berkaitan dengan prioritas. Dalam hal ini bidang-bidang apa saja yang diberikan pelonggaran baik kepada kementerian/lembaga ataupun provinsi, dan kabupaten/kota. "Apakah di bidang pangan khususnya pasar, restoran. Dan juga mungkin berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di-PHK. Ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat. Sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat," katanya.

Terakhir, adalah koordinasi pusat dan daerah. Dia mengatakan hal ini penting sekali. Pasalnya, jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. "Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," pungkasnya.