Golkar Minta Elemen Ini Jangan Jadi Alat Pemenangan Calon Tertentu di Pilkada

Kamis, 03 Desember 2020 - 14:31 WIB
loading...
Golkar Minta Elemen Ini Jangan Jadi Alat Pemenangan Calon Tertentu di Pilkada
Wakil Ketua DPD 1 Provinsi Jambi, Supardiono tengah memegang mikrofon. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Partai Golkar mengingatkan, agar beberapa perangkat negara konsisten menjaga netralitasnya dalam menghadapai Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 9 Desember mendatang.

(Baca juga: PKS Ganti Logo Bukan karena Kehadiran Partai Ummat)

Wakil Ketua DPD 1 Provinsi Jambi, Supardiono mengatakan, ada beberapa perangkat negara yang rentan menjadi alat politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

(Baca juga: KPK Panggil Eks Direktur PT Garuda Indonesia sebagai Tersangka)

Jelang pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari kedepan itu, beberapa perangkat seperti petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa, Aparatur Sipil Negara dan unsur perangkat lainnya.

"Kita mendorong jangan sampai petugas PKH, Pendamping Desa dan ASN ikut-ikutan memenangkan paslon tertentu. Mereka harus menjaga netralitasnya di Pilkada 9 Desember besok," demikian kata Dion biasa disapa, Kamis (3/12/2020).

Secara khusus Dion juga meminta seluruh kader di Provinsi Jambi untuk fokus mengawal kemenangan Cagub Cek Endra-Ratu Munawaroh hingga level tempat pemungutan suara.

Selain itu, kader partai beringin itu diminta serius menguatkan basis struktur di beberapa Pilkada di Kabupaten/Kota di Jambi. Dengan cara itu, Dion meyakini kemenangan Pilkada 9 Desember mendatang akan didaptkan secara maksimal.

"Seluruh kader beringin harus total kawal suara untuk kemenangan ketua kita Cek Endra hingga bilik suara," demikian kata Wakil Sekretaris jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) ini.

Tak hanya itu, Dion mengimbau kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu agar dapat bekerja secara netral dan profesional.

Seluruh penyelenggara dari level KPUD hingga TPS harus bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menguntungkan pasangan calon (paslon) tertentu.

"KPU dan Bawaslu harus benar-benar tegak lurus pada konstitusi, menjaga suara masyarakat menyalurkan hak pilihnya," demikian kata mantan Aktivis PMII ini.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1486 seconds (0.1#10.140)