Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tim Pakar Satgas: Hasil Tes Covid-19 Positif Wajib Dilaporkan
loading...
Tenaga medis sedang melakukan swab test Covid-19 kepada warga. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Hasbullah Thabrany menegaskan hasil tes pemeriksaan PCR atau swab Covid-19 positif wajib dilaporkan ke dinas kesehatan untuk dilakukan pelacakan (tracing) kontak.
“Kalau ada orang yang diperiksa dan positif Covid, maka yang positif ini bisa menularkan ke orang lain. Yang tahu dia positif, pemeriksanya, laboratoriumnya harus melaporkan kepada yang berwenang, supaya yang berwenang bisa memantau men-tracing lagi, supaya ketemu temen siapa lagi, supaya bisa ditelusuri jangan sampai menularkan lebih banyak orang. Kalau tes positif, wajib dilaporkan,” ungkap Hasbullah kepada SINDOnews, Rabu (2/12/2020).
Hasbullah mengatakan, data penyakit seseorang yang tidak berdampak pada kepentingan yang lebih besar di masyarakat, menjadi hak pasien. “Rahasia pasien itu penyakitnya tidak diberikan kepada orang lain atau tidak diungkap, karena penyakit itu memang informasi buat si pasien. Apabila hal itu, pengungkapan itu tidak ada efek apa-apa keluar, itu berlaku pada kasus biasa ya,” tutur Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini.( )
Jika dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kata Hasbullah, hak seseorang untuk merahasiakan penyakitnya khususnya saat ini jika terbukti positif Covid-19, maka hak itu bisa dibatalkan oleh pengadilan.
“Dalam keadaan pandemi atau epidemi atau wabah dimana terjadi penularan, sama dimana ada kasus-kasus yang perlu dibawa ke pengadilan, maka hak itu menjadi batal, karena ada kepentingan yang lebih besar,”katanya.
Pasalnya, kata Hasbullah, Covid-19 telah merenggut lebih dari 17.000 nyawa dan setengah juta orang lebih terkonfirmasi Covid-19. “Kita tahu, Covid-19 ini sudah merenggut lebih dari 17.000 nyawa, setengah juta orang terkonfirmasi. Ilmu pengetahuan sudah menunjukkan bahwa penyakit ini sangat menular. Dan karenanya negara berkewajiban melindungi rakyat yang lain daripada terkena virus ini ya,” ujarnya. ( )
Dengan demikian, lanjut Hasbullah, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat maka perlu pelacakan dari pasien terkonfirmasi Covid-19. “Untuk melakukan perlindungan itu, maka perlu dilakukan tracing, siapa pun yang pernah kontak harus kemudian di tes, supaya kalau dia terinfeksi ya dia harus diisolasi, tidak boleh menularkan orang lain.”
Dia melanjutkan, epidemiolog sudah mengatakan pasien positif Covid-19 harus harus dilacak untuk mencegah penularan lebih lanjut.
"Siapa pun yang pernah kontak harus dikejar. Kalau ternyata positif juga ya harus diisolasi, itu ahlinya bilang begitu. Jadi hendaknya semua pihak ikutilah ahlinya. Ahlinya siapa? Para dokter, ahli epidemiologi,” tambah Hasbullah.
Hasbullah pun menegaskan, semua masyarakat harus memahami filosofi bahwa Covid-19 berbahaya, sehingga semua orang wajib menjaga jangan sampai bahaya itu terkena orang lain.
“Kalau ada orang yang diperiksa dan positif Covid, maka yang positif ini bisa menularkan ke orang lain. Yang tahu dia positif, pemeriksanya, laboratoriumnya harus melaporkan kepada yang berwenang, supaya yang berwenang bisa memantau men-tracing lagi, supaya ketemu temen siapa lagi, supaya bisa ditelusuri jangan sampai menularkan lebih banyak orang. Kalau tes positif, wajib dilaporkan,” ungkap Hasbullah kepada SINDOnews, Rabu (2/12/2020).
Hasbullah mengatakan, data penyakit seseorang yang tidak berdampak pada kepentingan yang lebih besar di masyarakat, menjadi hak pasien. “Rahasia pasien itu penyakitnya tidak diberikan kepada orang lain atau tidak diungkap, karena penyakit itu memang informasi buat si pasien. Apabila hal itu, pengungkapan itu tidak ada efek apa-apa keluar, itu berlaku pada kasus biasa ya,” tutur Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini.( )
Jika dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kata Hasbullah, hak seseorang untuk merahasiakan penyakitnya khususnya saat ini jika terbukti positif Covid-19, maka hak itu bisa dibatalkan oleh pengadilan.
“Dalam keadaan pandemi atau epidemi atau wabah dimana terjadi penularan, sama dimana ada kasus-kasus yang perlu dibawa ke pengadilan, maka hak itu menjadi batal, karena ada kepentingan yang lebih besar,”katanya.
Pasalnya, kata Hasbullah, Covid-19 telah merenggut lebih dari 17.000 nyawa dan setengah juta orang lebih terkonfirmasi Covid-19. “Kita tahu, Covid-19 ini sudah merenggut lebih dari 17.000 nyawa, setengah juta orang terkonfirmasi. Ilmu pengetahuan sudah menunjukkan bahwa penyakit ini sangat menular. Dan karenanya negara berkewajiban melindungi rakyat yang lain daripada terkena virus ini ya,” ujarnya. ( )
Dengan demikian, lanjut Hasbullah, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat maka perlu pelacakan dari pasien terkonfirmasi Covid-19. “Untuk melakukan perlindungan itu, maka perlu dilakukan tracing, siapa pun yang pernah kontak harus kemudian di tes, supaya kalau dia terinfeksi ya dia harus diisolasi, tidak boleh menularkan orang lain.”
Dia melanjutkan, epidemiolog sudah mengatakan pasien positif Covid-19 harus harus dilacak untuk mencegah penularan lebih lanjut.
"Siapa pun yang pernah kontak harus dikejar. Kalau ternyata positif juga ya harus diisolasi, itu ahlinya bilang begitu. Jadi hendaknya semua pihak ikutilah ahlinya. Ahlinya siapa? Para dokter, ahli epidemiologi,” tambah Hasbullah.
Hasbullah pun menegaskan, semua masyarakat harus memahami filosofi bahwa Covid-19 berbahaya, sehingga semua orang wajib menjaga jangan sampai bahaya itu terkena orang lain.
Explore More