Pemerintah Pusat dan Daerah Intensifkan Sinkronisasi Data Covid-19

Rabu, 02 Desember 2020 - 11:33 WIB
loading...
Pemerintah Pusat dan...
Pemerintah Pusat dan Daerah Intensifkan Sinkronisasi Data Covid-19
A A A
JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang melakukan sinkronisasi data penanganan Covid-19 antara pusat dan daerah. Hal ini terkait pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya.

Karenanya hal ini berpengaruh terhadap adanya perbedaan data antara pusat dan daerah belakangan ini. Saat ini Wiku menegaskan, Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi dengan masing-masing daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menghubungi Kementerian Kesehatan agar datanya betul-betul sinkron dan sama, dan akhirnya dapat menjadi alat navigasi bersama," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (1/12/2020).

Pada prinsipnya, pemerintah selalu berusaha mencapai interoperabilitas data dengan seluruh daerah melalui peningkatan yang berkelanjutan. Hal yang diinginkan, agar semua daerah dapat mengakses data secara realtime . Sementara bagi pemerintah pusat, data yang digunakan adalah data yang sama.

"Langkah ini merupakan upaya penyempurnaan, agar data yang dikumpulkan dapat konsisten dari waktu ke waktu, dan menjadi alat navigasi yang baik untuk kita selalu melihat perkembangan dan mengambil kebijakan yang tepat dan terukur," lanjut Wiku.

Satgas Penanganan Covid-19 akan selalu memberikan informasi perkembangan terkini kepada masyarakat tentang proses peningkatan kualitas pencatatan, dan pelaporan data. "Hal ini terkait upaya penanganan Covid-19 berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan dan ilmiah," katanya.
(atk)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
BNPB Ungkap Indonesia...
BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia
814 Bencana Terjadi...
814 Bencana Terjadi Sepanjang 2026, BNPB: Banjir dan Cuaca Ekstrem Mendominasi
Apel Kesiapsiagaan Karhutla...
Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Riau, Menko Polkam: Negara Komitmen Pencegahan Dini
Hujan Deras Intai Indonesia...
Hujan Deras Intai Indonesia hingga Sepekan ke Depan, BNPB: Minta Masyarat Waspada
BNPB: Huntara untuk...
BNPB: Huntara untuk Warga Aceh Ditargetkan Rampung Sebelum Ramadan
Update Korban Bencana...
Update Korban Bencana Sumatera, 1.016 Korban Meninggal Dunia dan 212 Masih Hilang
BNPB Sebut Cuaca Ekstrem...
BNPB Sebut Cuaca Ekstrem Picu Banjir di Sejumlah Wilayah di Indonesia
Banjir Terjang Sejumlah...
Banjir Terjang Sejumlah Daerah di Indonesia, Ribuan Warga Terdampak
Satu Korban Meninggal...
Satu Korban Meninggal Erupsi Gunung Dukono Ditemukan, 2 Lainnya Dalam Pencarian
Rekomendasi
12,9 Juta Siswa Ikuti...
12,9 Juta Siswa Ikuti Ujian Gaokao untuk Masuk Universitas di China
Industri Otomotif Jerman...
Industri Otomotif Jerman Tambah Sekarat Akibat Perang Timur Tengah
Makin Fleksibel! Keliling...
Makin Fleksibel! Keliling Dunia Nggak Masalah, Daftar BRImo Kini Bisa dari 15 Negara
Berita Terkini
Relawan Sebut Prabowo...
Relawan Sebut Prabowo Sedang Memimpin Perang Besar Melawan Mafia Ekonomi dan SDA
Ajakan Tobat Ekologis...
Ajakan Tobat Ekologis Menteri Jumhur Sangat Tepat dan Relevan
KPK Sebut Penerimaan...
KPK Sebut Penerimaan Murid Baru Masih Dibayangi Pungli
Ditetapkan Tersangka...
Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Bupati Cilacap Syamsul Ajukan Praperadilan
Langkah Berani Kejagung...
Langkah Berani Kejagung Sentuh Korupsi MBG Jadi Sinyal Kuat Penegakan Hukum Tanpa Impunitas
Cegah Kasus Korupsi...
Cegah Kasus Korupsi di BGN Terulang, Saut Situmorang Beri Saran Ini ke Nanik Deyang
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved