Moeldoko: Presiden Gunakan Pendekatan Kesejahteraan untuk Atasi Masalah Papua
Selasa, 01 Desember 2020 - 20:18 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengatakan, Presiden Jokowi menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi masalah Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menggunakan pendekatan kesejahteraan ketimbang keamanan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di Papua. Namun, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu menegasikan upaya itu.
Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, merespons peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada hari ini, 1 Desember. "Sebenarnya dari awal Pak Jokowi pendekatan penyelesaian Papua lebih dititikberatkan pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Buktinya apa, buktinya satu, membangun berbagai infrastruktur agar tidak ketinggalan," ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/12/2020). (Baca juga: Pengamat Sarankan Penanganan OPM Melalui Pendekatan Keamanan yang Terukur)
Kemudian, Jokowi juga mengupayakan pendekatan ekonomi yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya saja bahan bakar minyak (BBM) satu harga, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. "Pertanyaanya kenapa masih ada korban? Begini, ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk satu, menekan, meneror kepada masyarakat. Kenapa demikian, karena masyarakat tidak boleh sejahtera," tuturnya. (Baca juga: 1 Desember, Warganet Suarakan #PapuaIndonesia)
Mantan Panglima TNI menilai KKB tak ingin melihat rakyat Papua sejahtera. Sebab kalau mereka sudah sejahtera maka pengaruh KKB akan hilang dengan sendirinya. Alhasil gerak langkah KKB juga semakin sempit. "Contohnya jalan yang sedang dibangun diganggu dan bahkan beberapa orang menjadi korban. Itu salah satu indikator. Masih ada pembakaran sekolah, itu indikator. Karena tidak menginginkan masyarakatnya menjadi berpihak kepada TNI - Polri," ucap Moeldoko. (Baca juga: 1 Desember Diperingati Hari Kemerdekaan, Ini Respons Warga Papua)
Negara, lanjut Moeldoko, memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Karena itulah negara tidak bisa diam ketika warga di Papua terus-terusan diganggu KKB. Oleh sebab itu, pengerahan pasukan TNI-Polri menjadi sangat diperlukan. "Maka masih diperlukan pasukan di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita kesana bukan dalam rangka apa, dalam rangka melindungi masyarakat jangan sampai mereka hidupnya menjadi tidak tentram, tidak aman dan seterusnya. Karena apa? Karena di Papua itu bukan hanya masyarakat Papua tapi juga berbagai masyarakat ada di sana maka tugas negara untuk melindungi semuanya. Jadi jangan salah bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Itu lebih diutamakan daripada pendekatan keamanan," tutup Moeldoko.
Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, merespons peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada hari ini, 1 Desember. "Sebenarnya dari awal Pak Jokowi pendekatan penyelesaian Papua lebih dititikberatkan pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Buktinya apa, buktinya satu, membangun berbagai infrastruktur agar tidak ketinggalan," ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/12/2020). (Baca juga: Pengamat Sarankan Penanganan OPM Melalui Pendekatan Keamanan yang Terukur)
Kemudian, Jokowi juga mengupayakan pendekatan ekonomi yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya saja bahan bakar minyak (BBM) satu harga, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. "Pertanyaanya kenapa masih ada korban? Begini, ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk satu, menekan, meneror kepada masyarakat. Kenapa demikian, karena masyarakat tidak boleh sejahtera," tuturnya. (Baca juga: 1 Desember, Warganet Suarakan #PapuaIndonesia)
Mantan Panglima TNI menilai KKB tak ingin melihat rakyat Papua sejahtera. Sebab kalau mereka sudah sejahtera maka pengaruh KKB akan hilang dengan sendirinya. Alhasil gerak langkah KKB juga semakin sempit. "Contohnya jalan yang sedang dibangun diganggu dan bahkan beberapa orang menjadi korban. Itu salah satu indikator. Masih ada pembakaran sekolah, itu indikator. Karena tidak menginginkan masyarakatnya menjadi berpihak kepada TNI - Polri," ucap Moeldoko. (Baca juga: 1 Desember Diperingati Hari Kemerdekaan, Ini Respons Warga Papua)
Negara, lanjut Moeldoko, memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Karena itulah negara tidak bisa diam ketika warga di Papua terus-terusan diganggu KKB. Oleh sebab itu, pengerahan pasukan TNI-Polri menjadi sangat diperlukan. "Maka masih diperlukan pasukan di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita kesana bukan dalam rangka apa, dalam rangka melindungi masyarakat jangan sampai mereka hidupnya menjadi tidak tentram, tidak aman dan seterusnya. Karena apa? Karena di Papua itu bukan hanya masyarakat Papua tapi juga berbagai masyarakat ada di sana maka tugas negara untuk melindungi semuanya. Jadi jangan salah bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Itu lebih diutamakan daripada pendekatan keamanan," tutup Moeldoko.
(cip)
Lihat Juga :
