Pertama di Indonesia, Dua Doktor Siber Ini Lulus Ujian Secara Online
Kamis, 16 April 2020 - 14:05 WIB
loading...
A
A
A
Agung menjelaskan, Pemerintah Indonesia perlu segera merancang strategi penanggulangan ancaman siber ini. "Seperti membuat regulasi keamanan siber, memperkuat kerja sama, baik dengan aktor negara dan non-negara di bidang siber, serta membangun pemahaman sosialisasi tentang bahaya terorisme siber ke masyarakat," jelasnya.
Adapun Sulistyo yang merupakan lulusan Akademi Sandi Negara tahun 1994, berhasil mempertahankan disertasinya dengan tajuk 'Diplomasi Siber Indonesia dalam Menghadapi Potensi Konflik Siber.'
Dalam paparannya, dia mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkrit dengan membentuk BSSN. "Guna mencegah dan mengantisipasi munculnya potensi konflik siber, Pemerintah Indonesia melalui BSSN melakukan diplomasi siber dengan berbagai aktor, baik aktor negara maupun non-negara," paparnya.
Sulistyo menambahkan, rekonstruksi politik hukum diplomasi siber perlu diperkuat agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia. Peran BSSN juga sangat penting dalam pelaksanaan operasionalisasi kesepakatan-kesepakatan.
"Guna menguatkan peran dan kerja sama di antara aktor negara maupun aktor non negara untuk mengantisipasi dan mendeteksi ancaman siber sekaligus meningkatkan kemampuan mitigasi risiko serangan siber yang dapat memicu konflik siber," tuturnya.
Adapun Sulistyo yang merupakan lulusan Akademi Sandi Negara tahun 1994, berhasil mempertahankan disertasinya dengan tajuk 'Diplomasi Siber Indonesia dalam Menghadapi Potensi Konflik Siber.'
Dalam paparannya, dia mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkrit dengan membentuk BSSN. "Guna mencegah dan mengantisipasi munculnya potensi konflik siber, Pemerintah Indonesia melalui BSSN melakukan diplomasi siber dengan berbagai aktor, baik aktor negara maupun non-negara," paparnya.
Sulistyo menambahkan, rekonstruksi politik hukum diplomasi siber perlu diperkuat agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia. Peran BSSN juga sangat penting dalam pelaksanaan operasionalisasi kesepakatan-kesepakatan.
"Guna menguatkan peran dan kerja sama di antara aktor negara maupun aktor non negara untuk mengantisipasi dan mendeteksi ancaman siber sekaligus meningkatkan kemampuan mitigasi risiko serangan siber yang dapat memicu konflik siber," tuturnya.
Lihat Juga :
