DFW Berharap Jokowi Tidak Salah Pilih Pengganti Edhy Prabowo

JAKARTA - Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifuddin berharap agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo .

"Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," kata Arif dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).

Arifuddin juga meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan bersih-bersih di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata Arif.

( ).

Kemudian, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir. "Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," kata Arif.

Sementara itu, mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo dinilai mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

( ).

Padahal di masa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kali meminta para menteri untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat.

Koordinator Nasional DFW Indonesia Mohamad Abdi Suhufan mengatakan bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini.

Sayangnya, hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh. "Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP yang sampai dengan bulan September 2020, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan," kata Abdi.

Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha. Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp1,018 triliun. "Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," kata Abdi.

Maka itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

"PR KKP masih banyak, seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistem Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan," pungkas Abdi.