Luhut Tak Akan Lama Rangkap Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) lowong pascaditinggal Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap ekspor benur. Sementara ini, posisi tersebut diduduki Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan .
Pengamat politik Idil Akbar memprediksi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak akan membiarkan lama jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dirangkap Luhut. Dia menjelaskan, alasannya kementerian ini salah satu yang strategis.
"Siapa yang akan mengganti, masih partai yang sama. Sejak awal soal pos menteri dan pembagian dari koalisi. Partai-partai mana yang bisa menduduki jabatan menteri," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Jokowi-Ma’ruf Amin selama ini hanya menunjuk menteri dari partai koalisi yang lolos ke parlemen. Sedangkan, untuk partai pendukung yang tidak lolos ke Senayan diberikan jabatan wakil menteri.
( ).
Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edhy, wacana reshuffle kabinet kembali menguat. Sebenarnya sudah beberapa kali Jokowi memberikan isyarat akan mengganti menteri yang tidak perform.
"Saya membuka yang namanya langkah, entah langkah politik, entah langkah pemerintahan. Akan saya buka untuk 267 juta rakyat dan negara. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle," ujar Jokowi pada pertengahan Juni lalu.
( ).
Idil menerangkan, paling tidak sejak awal Maret 2020 Jokowi sudah sempat menyatakan akan melakukan reshuffle. Namun, pandemi Covid-19 keburu melanda Indonesia. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin pun memilih fokus menanggulangi Covid-19.
Dosen Universitas Padjadjaran itu memprediksi Jokowi akan mengganti beberapa menterinya. "Ini momentum untuk melakukan reshuffle. Tidak hanya dalam satu pos menteri saja. Mungkin beberapa pos menteri, apakah berganti orang atau berganti posisi," pungkasnya.
Pengamat politik Idil Akbar memprediksi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak akan membiarkan lama jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dirangkap Luhut. Dia menjelaskan, alasannya kementerian ini salah satu yang strategis.
"Siapa yang akan mengganti, masih partai yang sama. Sejak awal soal pos menteri dan pembagian dari koalisi. Partai-partai mana yang bisa menduduki jabatan menteri," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Jokowi-Ma’ruf Amin selama ini hanya menunjuk menteri dari partai koalisi yang lolos ke parlemen. Sedangkan, untuk partai pendukung yang tidak lolos ke Senayan diberikan jabatan wakil menteri.
( ).
Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edhy, wacana reshuffle kabinet kembali menguat. Sebenarnya sudah beberapa kali Jokowi memberikan isyarat akan mengganti menteri yang tidak perform.
"Saya membuka yang namanya langkah, entah langkah politik, entah langkah pemerintahan. Akan saya buka untuk 267 juta rakyat dan negara. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle," ujar Jokowi pada pertengahan Juni lalu.
( ).
Idil menerangkan, paling tidak sejak awal Maret 2020 Jokowi sudah sempat menyatakan akan melakukan reshuffle. Namun, pandemi Covid-19 keburu melanda Indonesia. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin pun memilih fokus menanggulangi Covid-19.
Dosen Universitas Padjadjaran itu memprediksi Jokowi akan mengganti beberapa menterinya. "Ini momentum untuk melakukan reshuffle. Tidak hanya dalam satu pos menteri saja. Mungkin beberapa pos menteri, apakah berganti orang atau berganti posisi," pungkasnya.
(zik)