DFW Berharap Jokowi Tidak Salah Pilih Pengganti Edhy Prabowo
Jum'at, 27 November 2020 - 14:23 WIB
loading...
A
A
A
Padahal di masa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kali meminta para menteri untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat.
Koordinator Nasional DFW Indonesia Mohamad Abdi Suhufan mengatakan bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini.
![DFW Berharap Jokowi Tidak Salah Pilih Pengganti Edhy Prabowo]()
Sayangnya, hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh. "Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP yang sampai dengan bulan September 2020, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan," kata Abdi.
Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha. Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp1,018 triliun. "Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," kata Abdi.
Maka itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
"PR KKP masih banyak, seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistem Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan," pungkas Abdi.
Koordinator Nasional DFW Indonesia Mohamad Abdi Suhufan mengatakan bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini.
Sayangnya, hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh. "Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP yang sampai dengan bulan September 2020, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan," kata Abdi.
Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha. Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp1,018 triliun. "Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," kata Abdi.
Maka itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
"PR KKP masih banyak, seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistem Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan," pungkas Abdi.
(zik)
Lihat Juga :
