Corona Berkepanjangan, Warga Kelas Menengah Terancam Jatuh Miskin
Senin, 11 Mei 2020 - 19:30 WIB
loading...
Warga yang termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengambil bantuan sosial tunai Kemensos, di Kantor Pos Kebonrojo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/5/2020). Foto/SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Dampak pandemi virus Corona (Covid-19 ) diprediksi akan memukul kelas menengah. Ini terlihat dari hasil survei Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) pada 21 April hingga 3 Mei lalu.
Direktur Eksekutif CESPELS, Ubedila Badrun mengatakan 69,4% responden dari total 1.053 orang menyatakan kemampuan ekonominya tidak cukup untuk hidup dua bulan ke depan.
Kondisi Ini sebuah peringatan bagi pemerintah mengingat 62,5% responden berpendidikan tinggi dan 36% pendidikan menengah.
“Setelah itu mereka tidak memiliki tabungan. Temuan ini juga menunjukkan responden kelas menengah Indonesia berpotensi akan bergeser menjadi kelas bawah (lower class). Ini artinya, lower class bertambah dan angka kemiskinan bertambah,” ujar Ubedilah dalam video conference, Senin (11/5/2020).
Menurut dia, pemerintah tidak memperhatikan kelompok ini dan tidak mempunyai program yang memadai untuk mengantisipasinya. Program yang sekarang ada, khusus untuk kelas bawah.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan antisipatif di sektor ekonomi untuk antisipasi dua bulan ke depan. Sebab, mayoritas masyarakat berdasarkan survei ini menyatakan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanya setelah dua bulan ke depan,” tuturnya.(Baca juga: Doni Monardo Ajak Lindungi Kelompok Rentan Covid-19 )
Menurut dia, kebijakan untuk tinggal di rumah mengurangi pendapatan masyarakat. Angkanya cukup tinggi, sekitar 33,2% sangat terganggu dan 48,3% mengganggu pendapatan.
CESPELS mendesak pemerintah melakukan perbaikan manajemen pananganan Covid-19. Alasannya, masyarakat masih menilai kinerja pemerintah buruk dan belum optimal. Pemerintah, menurut Ubedilah, perlu menangani tingkat kecemasan masyarakat yang sangat tinggi. Kecemasan itu berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitar.
Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat kebijakan baru untuk program belajar di rumah karena mayoritas tidak merasa tidak nyaman.
Dalam survei CESPELS tergambar suara masyarakat yang menginginkan adanya program internet gratis. Pendapat itu disampaikan mencapai 55,4% responden. Kebijakan tersebut dinilai akan membantu kegiatan belajar dan bekerja dari rumah.
Direktur Eksekutif CESPELS, Ubedila Badrun mengatakan 69,4% responden dari total 1.053 orang menyatakan kemampuan ekonominya tidak cukup untuk hidup dua bulan ke depan.
Kondisi Ini sebuah peringatan bagi pemerintah mengingat 62,5% responden berpendidikan tinggi dan 36% pendidikan menengah.
“Setelah itu mereka tidak memiliki tabungan. Temuan ini juga menunjukkan responden kelas menengah Indonesia berpotensi akan bergeser menjadi kelas bawah (lower class). Ini artinya, lower class bertambah dan angka kemiskinan bertambah,” ujar Ubedilah dalam video conference, Senin (11/5/2020).
Menurut dia, pemerintah tidak memperhatikan kelompok ini dan tidak mempunyai program yang memadai untuk mengantisipasinya. Program yang sekarang ada, khusus untuk kelas bawah.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan antisipatif di sektor ekonomi untuk antisipasi dua bulan ke depan. Sebab, mayoritas masyarakat berdasarkan survei ini menyatakan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanya setelah dua bulan ke depan,” tuturnya.(Baca juga: Doni Monardo Ajak Lindungi Kelompok Rentan Covid-19 )
Menurut dia, kebijakan untuk tinggal di rumah mengurangi pendapatan masyarakat. Angkanya cukup tinggi, sekitar 33,2% sangat terganggu dan 48,3% mengganggu pendapatan.
CESPELS mendesak pemerintah melakukan perbaikan manajemen pananganan Covid-19. Alasannya, masyarakat masih menilai kinerja pemerintah buruk dan belum optimal. Pemerintah, menurut Ubedilah, perlu menangani tingkat kecemasan masyarakat yang sangat tinggi. Kecemasan itu berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitar.
Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat kebijakan baru untuk program belajar di rumah karena mayoritas tidak merasa tidak nyaman.
Dalam survei CESPELS tergambar suara masyarakat yang menginginkan adanya program internet gratis. Pendapat itu disampaikan mencapai 55,4% responden. Kebijakan tersebut dinilai akan membantu kegiatan belajar dan bekerja dari rumah.
(dam)
Lihat Juga :
