BPJS Watch: Peleburan Kelas BPJS Bikin Iurannya Lebih Sederhana

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengungkap rencana penghapusan tingkat kelas peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan . Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, peleburan kelas menjadi standar tersebut sesuai amanat Perpres 64 Tahun 2020 Pasal 54 A.

“Kelas standar itu kan amanat undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah karena waktu tahun 2004 lalu, memang pemerintah belum siap, maka yang dinyatakan kelas standar itu kelas I, kelas II, kelas III sesuai kelas existing yang ada di rumah sakit kan begitu,” jelas melalui sambungan telepon, Selasa (25/11/2020).

Menurut Timboel, saat ini pemerintah menyiapkan kelas standar BPJS agar lebih simpel. “Nah, sekarang ini mulai dirancang lagi bagaimana kelas standar itu lebih simpel. Nah, jadi yang saya dengar dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional yang diperintahkan pemerintah untuk mengkaji kelas standar ini ada dua kelas jadinya, kelas Penerima Bantuan Upah (PBI) dan non PBI. Hanya dua itu saja,” katanya.

(Baca: Hapus Sistem Kelas BPJS, Menkes Terawan: Besaran Iuran Akan Berubah)

“Jadi kalau non PBI itu nanti diisi oleh peserta mandiri yang kelas I, kelas II, kelas III. Kemudian Peserta Penerima Upah (PPU) pemerintah itu ya PNS, TNI/Polri dan sebagainya. Kemudian, PBU Badan Usaha BUMN, ya ini karyawan-karyawan swasta dan karyawan BUMN. Nah, ini yang PBU di kelas PBI. Kan gitu,” tambah Timboel.

Dia menilai, adanya kelas standar ini memiliki konsekuensi pada iuran yang juga akan lebih sederhana. “Nah, konsekuensi dengan adanya kelas standar ini adalah iurannya juga akan lebih sederhana. Jadi nanti tidak ada lagi kelas I, kelas II, dan kelas III. Nggak ada,” katanya.

“Makanya kemarin, Pak Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) mengatakan akan ada penyesuaian kenaikan. Sebenarnya, itu bukan konteks seperti yang sebelum-sebelumnya yang Perpres 75, Perpres 64, yang iuran kelas I, kelas II, kelas III nya naik,” ungkap Timboel.

Menurut dia, perubahan ini hanya menghitung ulang, sehingga ketemu dengan angka iuran tunggal. “Sehingga berapa angka tunggalnya, itu yang secara nominal ya, berapa angka tunggalnya. Kan iurannya kelas I sebesar Rp150.000, kelas II Rp100.000, dan kelas III Rp42.000, ya. Walaupun kelas III sekarang masih disubsidi ya. Nah, nanti itu kan dihitung.”

(Baca: Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Ridwan Kamil: Kualitas Pelayanan Jangan Malah Merosot)

Timboel pun mengatakan, angka iuran kelas standar tidak akan lebih dari Rp150.000 dan tidak kurang dari Rp42.000. “Saya sih, melihat ada kemungkinan dia tidak akan lebih dari Rp150.000, dia tidak akan kurang dari Rp42.000, pasti antara Rp42.000 sampai Rp100.000,” kata dia.

“Dihitung lagi dengan komposisi peserta kelas I itu kan ada sekitar 3,5 juta, kelas II ada 4,6 juta lah kira-kira, kelas III itu kan ada sekitar 20 jutaan orang, nah itu kan nanti dihitung berapa angka yang memang fisibel ditetapkan sebagai iuran tunggal untuk kelas standar untuk non PBI bagi peserta mandiri,” ungkap Timboel.

Lalu, untuk peserta PPU bagaimana? “Ya itu kan dihitung lagi, makanya peserta pemerintah dan badan usaha kelompok swasta itu kan ada kelas I kelas II, nah mereka kan akan menjadi satu kelas lagi yaitu kelas non PBI. Nah itu juga akan dihitung lagi. Jadi memang, yang dikatakan pak Terawan adalah memang akan ada penyesuaian. Nah penyesuaian itu bukan semuanya (iuran) naik,” kata Timboel.

(Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024)

“Yang pasti ada kelas I, dia akan turun menjadi non PBI tetapi iurannya juga akan turun gitu. Kelas II demikian juga. Nah kelas III, yang menjadi persoalan nanti. Dia sekarang (iuran) Rp42.000 dengan subsidi kan, nanti kan akan naik lagi kemungkinan gitu. Nggak mungkina semuanya dijadikan (biaya iuran) Rp42.000. Akan jadi loss dong, kalau semuanya bayar Rp42.000, kemungkinan sih kecil ya. Jadi nanti akan dihitung ulang nih,” tambah Timboel.