Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi COVID-19
Rabu, 25 November 2020 - 10:06 WIB
loading...
A
A
A
“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan”, terang Fajrin.
Sementara itu Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin COVID-19. “Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi”, ujar Soleh.
“Momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan kita. Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita, bisa kita otomatisasikan. Ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien”, tutup Soleh.
Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran, kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. Erick Tohir menyampaikan. “Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri”.
Sementara itu Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin COVID-19. “Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi”, ujar Soleh.
“Momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan kita. Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita, bisa kita otomatisasikan. Ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien”, tutup Soleh.
Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran, kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. Erick Tohir menyampaikan. “Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri”.
(atk)
Lihat Juga :
