Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi COVID-19
Rabu, 25 November 2020 - 10:06 WIB
loading...
Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi COVID-19
A
A
A
JAKARTA - Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan COVID-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Oleh karena itu pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya.
Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11), menegaskan Perjalanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 nanti transparan. "Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” Tegasnya.
Terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin COVID-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.
Soleh Ayubi Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) pada acara yang sama menyatakan. “Proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bukan perkara mudah, karena ini mungkin pertama kalinya kita melakukan hajatan sebesar ini terutama di bidang pelayanan kesehatan. Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan”.
Untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. “Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya”, tambah Soleh Ayubi.
Seluruh data penerima vaksin COVID-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait. “Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri. Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin COVID-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran”, jelas Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11/2020) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11), menegaskan Perjalanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 nanti transparan. "Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” Tegasnya.
Terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin COVID-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.
Soleh Ayubi Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) pada acara yang sama menyatakan. “Proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bukan perkara mudah, karena ini mungkin pertama kalinya kita melakukan hajatan sebesar ini terutama di bidang pelayanan kesehatan. Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan”.
Untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. “Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya”, tambah Soleh Ayubi.
Seluruh data penerima vaksin COVID-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait. “Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri. Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin COVID-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran”, jelas Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11/2020) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Lihat Juga :
