Mendagri Minta KPUD dan Forkopimda Segera Simulasi Pemungutan Suara Pilkada
Selasa, 24 November 2020 - 15:11 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan Forkopimda segera melaksanakan simulasi pemungutan suara Pilkada 2020. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera melaksanakan simulasi pemungutan suara Pilkada 2020.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Selain itu, Tito juga meminta kedua pihak untuk mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes) menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
(Baca juga: Menag Minta Akademisi dan Kampus Jadi Garda Terdepan Dukung Wakaf Nasional)
"Pada tanggal 9 Desember, inilah hari yang sangat penting, hari pencoblosan atau pemungutan suara, itu sudah ada diatur oleh KPU. Nah, mudah-mudahan KPUD segera melaksanakan simulasi bersama Forkopimda. Sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Mendagri Tito Karnavian, Selasa (24/11/2020).
(Baca juga: Terbukti, Imunisasi Berhasil Cegah Penyakit Menular)
Mendagri juga mengingatkan, para pemilih harus datang sesuai jadwal saat pemungutan suara. Setelah menggunakan hak suara, pemilih harus langsung pulang ke rumah masing-masing. Hal ini, kata Tito, penting dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kerumunan di TPS.
"Pengaturan jam itu penting. Kuncinya adalah mengingatkan agar pemilih datang sesuai jam undangan, sehingga tidak terjadi pengumpulan. Selesai memilih mereka harus langsung pulang," katanya.
"(Pemilih) Tidak ada yang berkumpul di TPS. Di TPS yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja," lanjut Tito.
Mendagri berharap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah dapat mengoordinasikan settingan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020, misal cara masuk, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan dan pengawasan.
Lebih lanjut, Tito memberikan saran agar pemilih lansia dan pemilih yang berstatus komorbid (memiliki penyakit bawaan) diberikan perhatian khusus. Sebab, kedua kelompok pemilih ini rentan tertular Covid-19.
"Kami menyarankan agar mereka oleh para KPPS diberikan perlakuan khusus, mungkin dengan cara dijemput, difasilitasi, masuk kelompok yang pagi biar cepat, dan semua protokol kesehatan seperti masker dan lain-lain diberikan pada mereka," jelas Tito.
"Lalu sarung tangan, dan lainnya, setelah itu pulang. Jangan ikut bergerombol, karena bahaya," lanjutnya.
Menurut Tito, kesuksesan Pilkada Serentak 2020 tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada KPU, sehingga mengajak semua stakeholder dan masyarakat mendukung dengan menaati ketertiban dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sebagai wujud dari warga negara yang peduli satu dengan yang lain.
"Mari kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan perlindungan masyarakat (Linmas) yang di bawah pemerintah daerah (Pemda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri dan juga rekan-rekan TNI karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia," pungkasnya.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Selain itu, Tito juga meminta kedua pihak untuk mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes) menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
(Baca juga: Menag Minta Akademisi dan Kampus Jadi Garda Terdepan Dukung Wakaf Nasional)
"Pada tanggal 9 Desember, inilah hari yang sangat penting, hari pencoblosan atau pemungutan suara, itu sudah ada diatur oleh KPU. Nah, mudah-mudahan KPUD segera melaksanakan simulasi bersama Forkopimda. Sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Mendagri Tito Karnavian, Selasa (24/11/2020).
(Baca juga: Terbukti, Imunisasi Berhasil Cegah Penyakit Menular)
Mendagri juga mengingatkan, para pemilih harus datang sesuai jadwal saat pemungutan suara. Setelah menggunakan hak suara, pemilih harus langsung pulang ke rumah masing-masing. Hal ini, kata Tito, penting dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kerumunan di TPS.
"Pengaturan jam itu penting. Kuncinya adalah mengingatkan agar pemilih datang sesuai jam undangan, sehingga tidak terjadi pengumpulan. Selesai memilih mereka harus langsung pulang," katanya.
"(Pemilih) Tidak ada yang berkumpul di TPS. Di TPS yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja," lanjut Tito.
Mendagri berharap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah dapat mengoordinasikan settingan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020, misal cara masuk, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan dan pengawasan.
Lebih lanjut, Tito memberikan saran agar pemilih lansia dan pemilih yang berstatus komorbid (memiliki penyakit bawaan) diberikan perhatian khusus. Sebab, kedua kelompok pemilih ini rentan tertular Covid-19.
"Kami menyarankan agar mereka oleh para KPPS diberikan perlakuan khusus, mungkin dengan cara dijemput, difasilitasi, masuk kelompok yang pagi biar cepat, dan semua protokol kesehatan seperti masker dan lain-lain diberikan pada mereka," jelas Tito.
"Lalu sarung tangan, dan lainnya, setelah itu pulang. Jangan ikut bergerombol, karena bahaya," lanjutnya.
Menurut Tito, kesuksesan Pilkada Serentak 2020 tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada KPU, sehingga mengajak semua stakeholder dan masyarakat mendukung dengan menaati ketertiban dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sebagai wujud dari warga negara yang peduli satu dengan yang lain.
"Mari kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan perlindungan masyarakat (Linmas) yang di bawah pemerintah daerah (Pemda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri dan juga rekan-rekan TNI karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
