Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Heboh Foto Anies Baswedan dan Kondisi Demokrasi versi LP3ES
loading...
LP3ES menyoroti tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Salah satunya praktik komunikasi pejabat saat menghadapi Covid-19. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Postingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memasang fotonya sedang membaca buku berjudul How Democracies Die di Twitter menjadi perbincangan luas berbagai kalangan.
Ada yang menanggapinya secara enteng, adapula yang menyikapinya dengan mengaitkan kondisi demokrasi Tanah Air.
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) juga menyoroti tentang kehebohan foto unggahan Anies Baswedan. "Publik maya dihebohkan dengan sebuah foto unggahan seorang pejabat publik yang membaca sebuah buku berjudul How Democracy Dies," tulis siaran pers LP3ES yang diterima SINDOnews, Selasa (24/11/2020).( )
Situasi demokrasi di Indonesia menjadi pembahasan dalam diskusi yahg digelar LP3ES bertajuk Pemerintah Otoriter Neoliberal dan Pemberangusan Gerakan Sipil: Membandingkan Indonesia dan Perancis, Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik LP3ES, Diskusi ke-5 yang digelar pada Senin 23 November 2020.
Director Center of Media and Democracy LP3ES, Wijayanto berpendapat, penanganan pandemi yang tidak efektif sepanjang tahun 2020 memerankan peranan penting dalam kemunduran demokrasi di Indonesia. Bukan pandemi-nya, tapi penanganan yang dilakukan pemerintah dari sejak Coronavirus menyebar secara global dan belum masuk ke Indonesia.
LP3ES dalam riset-nya menemukan adanya praktik buruk komunikasi krisis yang direfleksikan secara blunder yang disampaikan pejabat publik. Kurangnya transparansi terutama pada awal kasus positif terdeteksi, ketidakjelasan dalam kebijakan penanganan, dan kurangnya konsistensi dalam menyampaikan pesan.
"Kondisi demokrasi yang semakin buruk akibat penanganan pandemi menyebabkan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terlebih dengan terjadinya pengesahan Omnibus Law," kata Wijayanto.
Sementara itu, Gabriel Facal dari Centre Asie du Sud-Est (CASE-Paris) memaparkan perbandingan Indonesia dengan Prancis dalam konteks demokrasi di era ini.
Menurut dia, cengkeraman Neoliberal yang kuat di kedua negara dan ditambah pula pandemi Covid-19 yang memperkuat represi terhadap rakyat, menjadi dua hal yang sama-sama terjadi di dua negara tersebut.
Gabriel menambahkan, bahwa di Prancis gerakan rompi kuning masih berlangsung sejak 2018 meski sudah berkurang, begitu pula protes terhadap dana pensiun.
Ada yang menanggapinya secara enteng, adapula yang menyikapinya dengan mengaitkan kondisi demokrasi Tanah Air.
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) juga menyoroti tentang kehebohan foto unggahan Anies Baswedan. "Publik maya dihebohkan dengan sebuah foto unggahan seorang pejabat publik yang membaca sebuah buku berjudul How Democracy Dies," tulis siaran pers LP3ES yang diterima SINDOnews, Selasa (24/11/2020).( )
Situasi demokrasi di Indonesia menjadi pembahasan dalam diskusi yahg digelar LP3ES bertajuk Pemerintah Otoriter Neoliberal dan Pemberangusan Gerakan Sipil: Membandingkan Indonesia dan Perancis, Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik LP3ES, Diskusi ke-5 yang digelar pada Senin 23 November 2020.
Director Center of Media and Democracy LP3ES, Wijayanto berpendapat, penanganan pandemi yang tidak efektif sepanjang tahun 2020 memerankan peranan penting dalam kemunduran demokrasi di Indonesia. Bukan pandemi-nya, tapi penanganan yang dilakukan pemerintah dari sejak Coronavirus menyebar secara global dan belum masuk ke Indonesia.
LP3ES dalam riset-nya menemukan adanya praktik buruk komunikasi krisis yang direfleksikan secara blunder yang disampaikan pejabat publik. Kurangnya transparansi terutama pada awal kasus positif terdeteksi, ketidakjelasan dalam kebijakan penanganan, dan kurangnya konsistensi dalam menyampaikan pesan.
"Kondisi demokrasi yang semakin buruk akibat penanganan pandemi menyebabkan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terlebih dengan terjadinya pengesahan Omnibus Law," kata Wijayanto.
Sementara itu, Gabriel Facal dari Centre Asie du Sud-Est (CASE-Paris) memaparkan perbandingan Indonesia dengan Prancis dalam konteks demokrasi di era ini.
Menurut dia, cengkeraman Neoliberal yang kuat di kedua negara dan ditambah pula pandemi Covid-19 yang memperkuat represi terhadap rakyat, menjadi dua hal yang sama-sama terjadi di dua negara tersebut.
Gabriel menambahkan, bahwa di Prancis gerakan rompi kuning masih berlangsung sejak 2018 meski sudah berkurang, begitu pula protes terhadap dana pensiun.
Explore More