Sejumlah Persoalan Perlu Dibenahi Sebelum Vaksinasi
Selasa, 24 November 2020 - 05:40 WIB
loading...
A
A
A
Sambil menunggu kehadiran vaksin di dalam negeri, ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibenahi guna menghindari kerumitan dan kesimpangsiuran saat vaksinasi mulai dilaksanakan. Karena itu, sejak persiapan hingga pelaksanaan vaksinasi, tata kelola harus diupayakan efektif. Kesimpangsiuran informasi harus dihindari. Sangat penting bagi Kementerian Kesehatan—sebagai pihak yang berwenang dalam program vaksinasi—mengambil inisiatif untuk menyeragamkan informasi kepada publik.
Apakah realisasi vaksinasi dilaksanakan serentak atau bertahap? Dengan asumsi minimal 160 juta penduduk (70% dari total penduduk Indonesia) harus menerima vaksin demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity), berarti harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin. Apakah kebutuhan minimal itu akan tersedia pada waktunya nanti, mengingat kapasitas produksi Bio Farma pada 2021 hanya 250 juta dosis. Publik tentu harus mendapat penjelasan tentang langkah pemerintah menutup kekurangan itu dan berapa lama kebutuhan minimal itu bisa dipenuhi.
Ada dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi subsidi dan vaksinasi mandiri. Data tentang target sasaran vaksinasi subsidi pun belum seragam. Ada yang menyebut targetnya 60 juta penduduk. Sementara pejabat lainnya menyebutkan bahwa target sasaran hanya 32 juta lebih orang dengan kebutuhan 73,96 juta dosis vaksin.
Faktor lainnya yang juga perlu dibenahi adalah data untuk kepentingan distribusi vaksin, khususnya untuk mengamankan pelaksanaan vaksinasi mandiri. Pihak Bio Farma sudah mengemukakan bakal rumitnya mendistribusikan vaksin karena data kesehatan tersebar di berbagai kementerian atau lembaga (K/L). Untuk menghindari ihwal yang tidak diinginkan, upaya pengintegrasian data sebaiknya mulai dilakukan sejak sekarang.
Tentang vaksinasi mandiri juga perlu diperjelas sejak awal. Karena vaksin itu diperjualbelikan, harus ada kepastian tentang institusi apa yang berwenang menata atau mengelola distribusi vaksin. Dilaporkan bahwa Kementerian BUMN akan menyiapkan 160 juta dosis vaksin corona untuk 75 juta orang yang ingin membeli. Untuk pendistribusiannya, ditunjuk PT Telkom Indonesia dan PT Bio Farma. Telkom diikutsertakan untuk mempersiapkan sistem informasi yang terintegrasi secara keseluruhan proses vaksinasi mandiri. Tentu saja efektivitas pola ini harus menjadi perhatian serius.
Apakah realisasi vaksinasi dilaksanakan serentak atau bertahap? Dengan asumsi minimal 160 juta penduduk (70% dari total penduduk Indonesia) harus menerima vaksin demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity), berarti harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin. Apakah kebutuhan minimal itu akan tersedia pada waktunya nanti, mengingat kapasitas produksi Bio Farma pada 2021 hanya 250 juta dosis. Publik tentu harus mendapat penjelasan tentang langkah pemerintah menutup kekurangan itu dan berapa lama kebutuhan minimal itu bisa dipenuhi.
Ada dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi subsidi dan vaksinasi mandiri. Data tentang target sasaran vaksinasi subsidi pun belum seragam. Ada yang menyebut targetnya 60 juta penduduk. Sementara pejabat lainnya menyebutkan bahwa target sasaran hanya 32 juta lebih orang dengan kebutuhan 73,96 juta dosis vaksin.
Faktor lainnya yang juga perlu dibenahi adalah data untuk kepentingan distribusi vaksin, khususnya untuk mengamankan pelaksanaan vaksinasi mandiri. Pihak Bio Farma sudah mengemukakan bakal rumitnya mendistribusikan vaksin karena data kesehatan tersebar di berbagai kementerian atau lembaga (K/L). Untuk menghindari ihwal yang tidak diinginkan, upaya pengintegrasian data sebaiknya mulai dilakukan sejak sekarang.
Tentang vaksinasi mandiri juga perlu diperjelas sejak awal. Karena vaksin itu diperjualbelikan, harus ada kepastian tentang institusi apa yang berwenang menata atau mengelola distribusi vaksin. Dilaporkan bahwa Kementerian BUMN akan menyiapkan 160 juta dosis vaksin corona untuk 75 juta orang yang ingin membeli. Untuk pendistribusiannya, ditunjuk PT Telkom Indonesia dan PT Bio Farma. Telkom diikutsertakan untuk mempersiapkan sistem informasi yang terintegrasi secara keseluruhan proses vaksinasi mandiri. Tentu saja efektivitas pola ini harus menjadi perhatian serius.
Lihat Juga :
