Covid-19 Masih Tinggi, Dekati Pilkada KPU Diminta Penuhi Hak Kelompok Rentan
Senin, 23 November 2020 - 19:55 WIB
loading...
A
A
A
Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pun terus meningkat. Pada 10 hari pertama masa kampanye ada 237 kasus dan 375 kasus pada 10 hari kedua.
Bahkan, pada 10 hari kelima, Bawaslu menerbitkan 381 surat peringatan dan 17 pembubaran kampanye. Sampai 50 hari masa kampanye, Bawaslu sudah menertibkan 1.448 kampanye tatap muka.
Amiruddin pun memaparkan temuan lain Tim Komnas HAM, yakni potensi penyalahgunaan program, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Gugus Tugas Covid-19 dan dinas kesehatan kurang maksimal.
(Baca: Pilkada Sudah Dekat, Anggaran Masih Keamanan Kurang Rp30 Miliar)
Dia menjelaskan ada 2.787.594 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Padahal KTP-el itu syarat untuk menggunakan hak pilih di Pilkada.
Bahkan, pada 10 hari kelima, Bawaslu menerbitkan 381 surat peringatan dan 17 pembubaran kampanye. Sampai 50 hari masa kampanye, Bawaslu sudah menertibkan 1.448 kampanye tatap muka.
Amiruddin pun memaparkan temuan lain Tim Komnas HAM, yakni potensi penyalahgunaan program, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Gugus Tugas Covid-19 dan dinas kesehatan kurang maksimal.
(Baca: Pilkada Sudah Dekat, Anggaran Masih Keamanan Kurang Rp30 Miliar)
Dia menjelaskan ada 2.787.594 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Padahal KTP-el itu syarat untuk menggunakan hak pilih di Pilkada.
Lihat Juga :
