Negara Semrawut, Tupoksi Tiap Lembaga Tak Terukur dan Tumpang Tindih
Senin, 23 November 2020 - 13:53 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga : 4.000 Bus Kembali Beroperasi, Transjakarta: Itu Baru 80 Persen )
Menurut dia, presiden harus memastikan bahwa semua alat negara, khususnya yang berada di bawah kewenangan kekuasaannya, tidak berjalan dengan tumpang tindih alias semerawut. Bukan saja karena hal ini akan membingungkan masyarakat, lebih dari itu, akan dapat melemahkan lagi pembenahan institusi dan alat negara.
"Kita telah menatanya dengan baik dan proporsional dalam 15 tahun terakhir. Tanggungjawab presiden untuk memastikan hal itu tetap berjalan bahkan meningkat lebih baik," jelas mantan aktivis 98 ini.
(Baca: Pengamat Militer Anggap Ancaman Pembubaran FPI Berlebihan dan Melampaui Kewenangan TNI)
Menurut Ray, mestinya dengan kasus kemarin, presiden segara memberi arahan bahwa menurunkan baliho bukanlah tugas TNI, tapi satpol PP, dan paling jauh adalah Polisi. Presiden juga harus memastikan bahwa polisi kita bekerja cepat dan tanggap agar tidak mengundang kesemerawutan berikutnya.
(Baca juga : Surga Sepeda Motor di Dunia, Indonesia Urutan Ketiga )
Sekalipun begitu, khususnya kepada HRS dan kelompoknya, juga perlu diingatkan untuk menjaga demokrasi yang berjalan. Salah satu cara menjaga demokrasi itu adalah menjaga keadaban publik. Mimbar kebebasan bersuara tidak boleh dipakai sebagai sarana untuk mencaci maki, menantang sana sini, dan bahkan sampai menghujat.
Menurut dia, presiden harus memastikan bahwa semua alat negara, khususnya yang berada di bawah kewenangan kekuasaannya, tidak berjalan dengan tumpang tindih alias semerawut. Bukan saja karena hal ini akan membingungkan masyarakat, lebih dari itu, akan dapat melemahkan lagi pembenahan institusi dan alat negara.
"Kita telah menatanya dengan baik dan proporsional dalam 15 tahun terakhir. Tanggungjawab presiden untuk memastikan hal itu tetap berjalan bahkan meningkat lebih baik," jelas mantan aktivis 98 ini.
(Baca: Pengamat Militer Anggap Ancaman Pembubaran FPI Berlebihan dan Melampaui Kewenangan TNI)
Menurut Ray, mestinya dengan kasus kemarin, presiden segara memberi arahan bahwa menurunkan baliho bukanlah tugas TNI, tapi satpol PP, dan paling jauh adalah Polisi. Presiden juga harus memastikan bahwa polisi kita bekerja cepat dan tanggap agar tidak mengundang kesemerawutan berikutnya.
(Baca juga : Surga Sepeda Motor di Dunia, Indonesia Urutan Ketiga )
Sekalipun begitu, khususnya kepada HRS dan kelompoknya, juga perlu diingatkan untuk menjaga demokrasi yang berjalan. Salah satu cara menjaga demokrasi itu adalah menjaga keadaban publik. Mimbar kebebasan bersuara tidak boleh dipakai sebagai sarana untuk mencaci maki, menantang sana sini, dan bahkan sampai menghujat.
Lihat Juga :
