Rocky Gerung: TNI Bisa Bantu Turunkan Baliho kalau Satpol PP Nggak Bisa Manjat

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui memberi perintah kepada anggotanya untuk mencopot spanduk dan baliho Habib Rizieq Shihab. Aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung menilai perintah tersebut berlebihan dibandingkan konteks yang dihadapi.

”Menurut saya itu suatu inisiatif yang berlebihan dari pangdam,” ujar dia dalam video wawancara dengan Hersuberno Arief di akun youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (21/11/2020).

(Baca: Ambil Alih Tugas Satpol PP, Ketua FUUI: Maaf, TNI Tidak Agung Lagi)

Rocky berpendapat pangdam mungkin merasa terganggu atas berbagai peristiwa yang terjadi sejak Habib Rizieq kembai ke Tanah Air. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa politik. TNI telah menarik diri dari gelanggang politik begitu reformasi bergulir pada 1998.

”Sejak reformasi tahun 1998 TNI mengucapkan tunduk pada civilian values, pada pemerintahan sipil, sehingga tidak boleh masuk di dalam wilayah yang sifatnya politis,” ujar mantan dosen pengajar Filsasat Universitas Indonesia ini.

Inisiatif berlebihan pangdam inilah, lanjut Rocky, yang membuat masyarakat sipil, terutama para aktivis merasa perlu untuk mengingatkan lagi TNI soal posisinya. ”Kalau ada kejadian politik dan TNI masuk di dalamnya, maka sebenarnya kita mundur 20 tahun itu,” kata dia.

(Baca: Heboh Habib Rizieq sampai Anies, Rocky Gerung Sebut Mahfud MD Biang Keroknya)

Karena itu, Rocky berpendapat bahwa apa pun alasannya, TNI bisa membantu kalau aparat yang berwenang tidak mampu. ”TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu kalau Satpol-nya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan,” ujar Rocky.

Amat disayangkan kalau tugas itu harus dilakukan TNI. ”Tetapi kalau berseragam militer memanjat baliho, itu kurang mulia sebetulnya tuh. Karena nanti orang menilai tugas TNI adalah menurunkan baliho, apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama?” katanya.

Sekali lagi, Rocky mengaku bisa memahami psikologi Pangdam Jaya untuk memperlihatkan ketegasan dalam urusan yang menyangkut kedulatan, kebangsaan dan sebagainya. ”Dari segi itu orang setuju saja. Tetapi momentum seperti ini bukanlah waktu yang tepat untuk gelar pasukan. Jadi komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI,” ujar Rocky.