HRS, Ratu Adil, dan Krisis Sosial

loading...
HRS, Ratu Adil, dan Krisis Sosial
Dody Wijaya
A+ A-
Dody Wijaya
Pegiat Demokrasi

KEMERIAHAN penyambutan Habib Rizieq Shihab (HRS) sekembalinya dari luar negeri oleh pengikutnya merupakan tanda telah terjadi krisis sosial dan kepemimpinan di negeri ini. Sejatinya fenomena kehadiran HRS ini tak ubahnya seperti kemunculan Kerajaan Sunda Empire yang menghebohkan beberapa waktu lalu. Fenomena ini mengingatkan kita pada gerakan mesianisme. Gerakan seperti ini senantiasa lahir di tengah krisis sosial dan hilangnya figur pemimpin yang dipercaya.

Figur HRS bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Ia menjadi tokoh sentral yang mampu menggerakkan ribuan orang dalam gerakan Aksi Bela Islam 212. Dalam menyikapi fenomena ini rezim saat ini tampak menggunakan pendekatan hukum yang kaku dan cenderung represif. Alih-alih memadamkan api, sikap ini justru menimbulkan simpati dan militansi bagi orang-orang yang mendukung HRS.

Krisis Sosial
Dalam alam pikiran masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, terdapat mitos ratu adil. Dalam mitologi ini disebutkan bahwa penderitaan yang dialami rakyat akan sirna dengan hadirnya ratu adil. Penderitaan yang mengakibatkan krisis sosial pada saat itu berupa peningkatan beban upeti (pajak), hasil bumi yang merosot tajam (kemiskinan), hukum yang tidak berjalan semestinya, aturan Tuhan yang tidak dijalankan, dan pemerintahan tidak berjalan dengan baik.



Krisis sosial juga dirasakan sebagian besar masyarakat saat ini. Krisis dipicu tingginya kesenjangan sosial, mayoritas perekonomian dikuasai segelintir elite maupun kesulitan-kesulitan hidup di tengah situasi pandemi. Belum lagi praktik lancung mafia hukum hingga pembentukan undang-undang yang “ugal-ugalan”.

Krisis sosial membuat sebagian masyarakat tak lagi rasional. Mereka berada di tengah situasi kebingungan dan mulai kehilangan arah. Jika kita kembali ke belakang, munculnya “kerajaan” baru seperti Sunda Empire menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang kebingungan. Masyarakat yang mengalami krisis sosial cenderung kehilangan pegangan. Mereka kemudian mudah dimanipulasi dengan gerakan-gerakan “ratu adil”.

Situasi ini mengingatkan saya pada film serial Netflix, "Messiah". Sosok pria misterius muncul di tengah pergolakan Suriah di masa pertempuran dengan ISIS. Masyarakat mengalami krisis, tak punya tempat tinggal dan makanan, bahkan harus mengalami teror setiap waktu. Pada mulanya pria tersebut ditolak, tetapi akhirnya masyarakat mulai memercayai bahwa dia adalah sosok Al-Masih yang kembali datang untuk menyelamatkan umat manusia di akhir zaman.



Mesianisme merupakan gerakan sosial yang mendorong ke arah tindakan untuk mengubah kondisi krisis, penderitaan, dan kelaliman. Mengatasi gap yang besar antara cita-cita ideal masyarakat dengan realitas. Cita-cita seperti masyarakat adil makmur dan sejahtera ataupun negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur tampak jauh panggang dari api. Kesadaran ini menimbulkan harapan perubahan dan membangkitkan sentimen revolusioner melalui ideologi keagamaan (Sartono Kartodirdjo, 1959).

Krisis Kepemimpinan
Di tengah krisis sosial, masyarakat juga membutuhkan panduan seorang pemimpin. Secara psikologis, manusia memiliki sifat dasar, yakni rasa takut dan harapan. Saat manusia menghadapi permasalahan yang berat, dia cenderung membayangkan adanya kekuatan di luar dirinya. Sosok tersebut diharapkan mampu menolongnya menghadapi beratnya permasalahan hidup.

Hadirnya Pangeran Diponegoro, HOS Tjokroaminoto maupun Ir Soekarno juga dipicu situasi krisis sosial karena kolonialisme. Kita sering mendengar kisah bagaimana masyarakat terdiam, berhenti melakukan segala aktivitas bila mendengar Bung Karno berbicara. Pemimpin dicari dan diikuti di kala terjadi krisis.

Saat ini sebagian masyarakat kehilangan teladan kepemimpinan nasional. Pemimpin yang ada menampilkan laku plintat-plintut, paradoksal, dan sering kali abai dengan suara publik. Di antaranya banyaknya janji kampanye yang tak terbukti, paradoks penegakan hukum yang tajam ke lawan tetapi tumpul ke kawan, serta previlege untuk kelompok tertentu di bidang ekonomi. Suara publik pun tak didengar dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik.

Previlege untuk elite, bahkan kelompok etnis tertentu, jelas akan menimbulkan perasaan ketidakadilan. Mereka mendapatkan keistimewaan terkait akses ke pemodalan, kemudahan berbisnis, kuota ekspor-impor hingga izin pengelolaan sumber daya alam. Tak pelak hal ini menimbulkan konglomeratisasi di satu sisi dan ketimpangan sosial-ekonomi di sisi yang lain. Ketimpangan sosial-ekonomi inilah yang memicu krisis sosial dan krisis kepemimpinan pada sebagian besar masyarakat. Mereka mencari sosok pemimpin yang diharapkan dapat mengatasi situasi krisis.

Perlu Langkah Bijak
Terlepas dari segala kontroversi sosok HRS, fenomena tentangnya adalah simbol adanya krisis sosial yang beriringan dengan krisis kepemimpinan di negeri ini. Untuk menyelesaikan akar permasalahan ini dibutuhkan upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi berbagai krisis sosial. Juga hadirnya kepemimpinan nasional yang bisa menjadi teladan, mau mendengar suara publik, membela yang lemah, dan berdiri di tengah di atas semua kelompok.

Alih-alih mengatasi hulu masalahnya, upaya rezim merepresi tak akan menyelesaikan permasalahan. Hal ini justru menumbuhkan militansi dan soliditas bagi pendukung tokoh bersangkutan. Bahkan bisa jadi muncul apatisme dan kemarahan oleh sebagian masyarakat yang memandang HRS sebagai “ratu adil” bagi situasi krisis sosial sekarang ini.

Selama krisis sosial dan krisis kepemimpinan tak diatasi, akan muncul HRS-HRS lain di negeri ini.
(bmm)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top