Satgassus P3PTK Jadi Bukti Keseriusan Jaksa Agung Berantas Korupsi

JAKARTA - Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) dinilai menjadi bukti keseriusan Sanitiar (ST) Burhanuddin memberantas korupsi.

(Baca juga: Milad ke-108, Jokowi: Muhammadiyah Anugerah dari Allah untuk Bangsa Indonesia)

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mendukung komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin membentuk Satgassus P3TPK untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

(Baca juga: Pengembangan Vaksin Merah Putih, Eijkman Pastikan Cepat dan Aman)

Adapun Satgas khusus itu direkrut dari Kejaksaan di tiap daerah yang dipilih dan dinilai memiliki integritas, kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi. Tidak hanya menyelesaikan perkara korupsi yang ada di daerah-daerah, mereka juga bertugas menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang ada di Kejagung.

"Hemat saya ketika Jaksa Agung punya komitmen di dalam membentuk itu artinya memang ini tindak lanjut keseriusan, tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya konsep dan gagasan tapi sudah diwujud kan dalam bentuk Satgassus," ujar Asep, Rabu (18/11/2020).

Terlepas dari tugas yang akan dilaksanakan Satgassus, kata Asep, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk dijalankan oleh Satgas baru itu. Pertama, pemberantasan korupsi harus beriringan dengan pembenahan di internal korps adhyaksa agar berjalan konsisten dan efektif menjalankan tugas-tugas dari Satgassus tersebut dalam penegakan hukum.

Dia melanjutkan, penegak hukum itu diibaratkan seperti sapu, jika ingin menyapu dengan bersih maka sapunya harus bersih. Sebab kurang memiliki wibawa dan efektif jika sapunya kotor.

"Jadi hemat saya Jaksa Agung pesankan kepada jajaran Satgassus tadi untuk bersih terlebih dahulu diinternal Kejaksaan, baru punya wibawa, baru pengaruh dan efektif untuk menjalankan tugas-tugas Satgassus," katanya.

Kedua, menurut Asep, harus dibangun komitmen kebersamaan antara sumber daya manusia (SDM) Satgassus yang terpilih itu berkolaborasi dengan berbagai masyarakat seperti kalangan akademisi, LSM dan tentunya didukung anggaran yang cukup.