Komisi IX DPR Kritik Gaya Komunikasi Pemerintah Soal Vaksin COVID-19
Selasa, 17 November 2020 - 18:46 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Intan Fauzi mengkritisi soal gaya komunikasi pemerintah dalam hal ini KCP PEN terkait program vaksinasi COVID-19 yang tengah dikebut pemerintah. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Intan Fauzi mengkritisi soal gaya komunikasi pemerintah dalam hal ini Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( KCP PEN ) terkait program vaksinasi COVID-19 yang tengah dikebut pemerintah. Menurutnya, masyarakat khawatir terkait berbagai kabar dari pemerintah terkait vaksinasi.
“Mereka (masyarakat) mengkhawatirkan, Dinkes (dinas kesehatan), tenaga kesehatan maupun masyarakat. Dapil saya kota, Depok dan Bekasi, akses informasi mudah didapatkan dan belum didapatkan kepercayaan di situ (vaksin),” ujar Intan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menkes, Kepala BPOM dan KCP PEN di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). (Baca juga: Keandalan Vaksin Bikin Indeks Kebal dari Dampak Pandemi)
Bendahara PAN ini melihat tim KCP PEN yang banyak didominasi oleh orang-orang dengan latar belakang ekonomi ini tidak berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke publik. Dia pun mengibaratkan soal vaksinasi COVID-19 ini seperti perusahaan TBK, keterbukaan informasi memang suatu keharusan, tetapi perlu juga kehati-hatian.
“Penyampaian informasi supaya tidak terjadi fluktuasi harga saham perlu kehatian-hatian. Jangan terjadi gejolak di masyarakat karena informasi-informasi yang terlalu terbuka, terlalu transparan, itu baik tapi belum saatnya,” tegas Intan.
Terlebih, Legislator Dapil Depok-Bekasi ini menambahkan di Depok sudah ada simulasi vaksinasi COVID-19 yang ini justru menimbulkan kegaduhan. (Baca juga: Ditanya Soal Vaksin Moderna, Ini Jawaban Satgas)
“Di Depok sudah ada simulasi, meskipun dilakukan Pemprov menimbulkan kegaduhan. Ini berita nasional tapi yang berdampak masyarakat lokal,” pungkasnya.
“Mereka (masyarakat) mengkhawatirkan, Dinkes (dinas kesehatan), tenaga kesehatan maupun masyarakat. Dapil saya kota, Depok dan Bekasi, akses informasi mudah didapatkan dan belum didapatkan kepercayaan di situ (vaksin),” ujar Intan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menkes, Kepala BPOM dan KCP PEN di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). (Baca juga: Keandalan Vaksin Bikin Indeks Kebal dari Dampak Pandemi)
Bendahara PAN ini melihat tim KCP PEN yang banyak didominasi oleh orang-orang dengan latar belakang ekonomi ini tidak berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke publik. Dia pun mengibaratkan soal vaksinasi COVID-19 ini seperti perusahaan TBK, keterbukaan informasi memang suatu keharusan, tetapi perlu juga kehati-hatian.
“Penyampaian informasi supaya tidak terjadi fluktuasi harga saham perlu kehatian-hatian. Jangan terjadi gejolak di masyarakat karena informasi-informasi yang terlalu terbuka, terlalu transparan, itu baik tapi belum saatnya,” tegas Intan.
Terlebih, Legislator Dapil Depok-Bekasi ini menambahkan di Depok sudah ada simulasi vaksinasi COVID-19 yang ini justru menimbulkan kegaduhan. (Baca juga: Ditanya Soal Vaksin Moderna, Ini Jawaban Satgas)
“Di Depok sudah ada simulasi, meskipun dilakukan Pemprov menimbulkan kegaduhan. Ini berita nasional tapi yang berdampak masyarakat lokal,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
