KPK Tetapkan Anggota DPRD Jabar Tersangka Suap Rp8,58 Miliar
Senin, 16 November 2020 - 20:59 WIB
loading...
KPK menetapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka penerima suap Rp8,5 miliar. Foto/SINDOnews/Sabir Laluhu
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka penerima suap Rp8.582.500.000
Berdasarkan data laman resmi DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim terpilih dari daerah pemilihan (dapil 12) yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.
Deputi Bidang Penindakan KPK Inspektur Jenderal Polisi Karyoto mengatakan, KPK telah selesai melakukan penyelidikan untuk pengembangan atas perkara dugaan suap pengurusan bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 hingga 2019 dengan empat orang terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan empat terpidana. Dari hasil penyelidikan ditemukan kemudian disimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dugaan adanya keterlibatan pihak lain.
Kemudian KPK menaikkan penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Meningkatkan status perkara ke penyidikan sejak bulan Agustus 2020 dengan menetapkan satu orang tersangka yakni ARM (Abdul Rozaq Muslim-red) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019," tegas Karyoto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2020) malam.(Baca juga: Kejagung Siap Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke KPK)
Saat konferensi pers, Karyoto didampingi Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri. Razaq dibawa serta ke dalam ruangan dan dipajang dengan membelakangi Karyoto dan Ali.
Terhadap Rozaq, tutur Karyoto, KPK menyangkakan yang bersangkutan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Berdasarkan data laman resmi DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim terpilih dari daerah pemilihan (dapil 12) yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.
Deputi Bidang Penindakan KPK Inspektur Jenderal Polisi Karyoto mengatakan, KPK telah selesai melakukan penyelidikan untuk pengembangan atas perkara dugaan suap pengurusan bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 hingga 2019 dengan empat orang terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan empat terpidana. Dari hasil penyelidikan ditemukan kemudian disimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dugaan adanya keterlibatan pihak lain.
Kemudian KPK menaikkan penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Meningkatkan status perkara ke penyidikan sejak bulan Agustus 2020 dengan menetapkan satu orang tersangka yakni ARM (Abdul Rozaq Muslim-red) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019," tegas Karyoto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2020) malam.(Baca juga: Kejagung Siap Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke KPK)
Saat konferensi pers, Karyoto didampingi Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri. Razaq dibawa serta ke dalam ruangan dan dipajang dengan membelakangi Karyoto dan Ali.
Terhadap Rozaq, tutur Karyoto, KPK menyangkakan yang bersangkutan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Lihat Juga :
