Kasus Hasto Momentum KPK Buktikan Penegakan Hukum Berjalan Profesional
loading...
Pengusutan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi momentum KPK membuktikan penegakan hukum berjalan profesional. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengusutan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus berjalan profesional. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) harus membuktikan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, termasuk Hasto Kristiyanto. Mengingat, setiap orang sama di mata hukum.
"Tentu dukungan KPK terkait bahwa hukum itu, atau masyarakat itu, atau hukum, tidak mendiskriminasi orang atau warga negara terkait dengan kasus yang terlibat. Artinya warga negara itu sama di mata hukum siapapun orangnya," kata Guru Besar Universitas Andalas Asrinaldi, Selasa (11/2/2025). Baca juga: Pengacara Hasto dan KPK Adu Mulut, Hakim: Tak Usah Teriak-teriak
Dengan tak pandang bulu, menurut Asrinaldi, KPK dapat menghilangkan anggapan negatif masyarakat soal penegakan hukum di Indonesia. "Jangan sampai orang beranggapan, karena orang berkuasa kemudian hukum bisa dipermainkan, hukum bisa memilah-milah mana yang harus dihukum tergantung pada kekuasaan," ujarnya.
Oleh karenanya, Asrinaldi menegaskan, keresahan publik itu harus dijawab KPK dengan menindak tegas dan tak menghiraukan intervensi politik dari manapun. "Nah ini kan yang dihindari mestinya. Dan publik harus dijawab keresahannya dengan urusan perkaran ini," tuturnya.
"Tentu dukungan KPK terkait bahwa hukum itu, atau masyarakat itu, atau hukum, tidak mendiskriminasi orang atau warga negara terkait dengan kasus yang terlibat. Artinya warga negara itu sama di mata hukum siapapun orangnya," kata Guru Besar Universitas Andalas Asrinaldi, Selasa (11/2/2025). Baca juga: Pengacara Hasto dan KPK Adu Mulut, Hakim: Tak Usah Teriak-teriak
Dengan tak pandang bulu, menurut Asrinaldi, KPK dapat menghilangkan anggapan negatif masyarakat soal penegakan hukum di Indonesia. "Jangan sampai orang beranggapan, karena orang berkuasa kemudian hukum bisa dipermainkan, hukum bisa memilah-milah mana yang harus dihukum tergantung pada kekuasaan," ujarnya.
Oleh karenanya, Asrinaldi menegaskan, keresahan publik itu harus dijawab KPK dengan menindak tegas dan tak menghiraukan intervensi politik dari manapun. "Nah ini kan yang dihindari mestinya. Dan publik harus dijawab keresahannya dengan urusan perkaran ini," tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
