Indonesia Harus Tetap Optimistis Atasi Resesi Ekonomi

JAKARTA - Indonesia memasuki masa resesi akibat pandemi Covid-19 setelah Menteri Keuanga, Sri Mulyani mengumumkannya pada awal November lalu.

Menurut pengamat ekonomi dari Institute Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Sutia Budi, resesi terjadi sebagai konsekuensi pandemi virus Corona yang telah menimbulkan dampak hebat terhadap perekonomian.

“Terganggunya kegiatan perekonomian telah membuat ekonomi nasional mengalami perlambatan. Sesuai dengan definisi resesi ekonomi yang diakui dunia, resesi ditetapkan jika pertumbuhan ekonomi minus dalam dua kuartal,” tutur Budi dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Dia menjelaskan. ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97% pada kuartal pertama, meski mengalami kontraksi year on year dibanding 2019. Sedangkan pada kuartal kedua, ekonomi Indonesia minus 5,32%. (Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Angka COVID-19 yang Sudah Bagus Rusak Gara-gara Tidak Tegas)

“Kondisi ini juga dialami negara lain, seperti Inggris yang minus 20 persen, India minus 23 persen, Amerika Serikat minus 32,9 persen, serta Singapura minus hingga 42 persen,” tuturnya.

Dia mengingatkan, Bank Dunia telah memproyeksikan adanya resesi ekonomi secara global dengan perkiraan pertumbuhan minus hingga 8-9% yang dialami 92,9% negara di dunia.

“Masih patut disyukuri, ekonomi Indonesia hanya minus 3,4 persen pada kuartal ketiga, sedangkan India pertumbuhan ekonominya minus 23,9 persen, Pakistan turun 12,5 persen, Malaysia minus 17,1 persen, Thailand minus 12,2 persen, dan Singapura minus 12,6 persen,” sebut Budi. (Baca juga: Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Berikan Contoh Bukan Malah Ikut Berkerumun)

Menurut dia, hal tersebut antara lain disebabkan perbedaan kebijakan lockdown. “Jokowi menerapkan parsial lockdown, sehingga ekonomi masyarakat tetap berjalan di sebagian daerah. Begitu pula pemberlakuan protokol kesehatan ketat dan tracking agresif yang mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.

Budi juga mengingatkan pemerintah mengenai dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Kadin menyebut 6,4 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK hingga awal Oktober, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja menyatakan 3 juta pekerja di PHK periode Maret-Juli.

“Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kerawanan sosial, seperti kriminalitas dan konflik sosial. Semoga melakukan refocusing APBN pada program bantuan sosial bisa mengantisipasi kemungkinan ini,” tandasnya.

Sekadar informasi, banyak program pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi, seperti subsidi gaji untuk 15,7 juta pekerja dengan alokasi Rp37,8 triliun, diskon listrik 33,6 juta pelanggan PLN dengan anggaran Rp15,4 triliun, program Kartu Pra-kerja sebesar Rp20 triliun untuk 6 juta penerima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp31,8 triliun rupiah bagi 12 juta lebih kepala keluarga, bantuan sembako khusus wilayah Jabodetabek untuk 4,2 kepala keluarga dengan anggaran Rp6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek dengan anggaran Rp32,4 triliun untuk 19,1 juta penerima, serta program sektoral lain yang diharapkan membantu kesulitan masyarakat.

Budi yakin pemulihan ekonomi juga meniscayakan partisipasi dan kegotongroyongan seluruh elemen bangsa. “Modalitas kegotongroyongan sangat berharga, karena secara historis telah terbukti berulang kali menyelamatkan bangsa Indonesia melalui momen-momen sulit kita dalam berbangsa,” katanya.