MPR Dorong Integrasi Sistem Kode Etik Jabatan Publik
Selasa, 10 November 2020 - 08:18 WIB
loading...
A
A
A
Alfitra mengatakan, DKPP sudah memiliki sistem yang terukur soal pelanggaran-pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. “Kami mendukung MPR tentang berdirinya Lembaga Etik Nasional, mungkin juga Mahkamah Etik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan, etika dalam kehidupan berbangsa ini sangat penting sehingga aspek hukum itu tidak menjadi sesuatu yang sangat dominan. ”Orang mesti dipidana, orang mesti digugat. Dengan etik bisa mencegah pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata,” katanya. (Lihat videonya: Jelang Kepulangan habib Rizieq Shihab ke Tanah Air)
Jayus berharap melalui konferensi ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang fundamental dalam mewujudkan etika kehidupan berbangsa, dan ke depan etika berbangsa dan bernegara semakin baik. (Abdul Rochim)
Sementara itu, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan, etika dalam kehidupan berbangsa ini sangat penting sehingga aspek hukum itu tidak menjadi sesuatu yang sangat dominan. ”Orang mesti dipidana, orang mesti digugat. Dengan etik bisa mencegah pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata,” katanya. (Lihat videonya: Jelang Kepulangan habib Rizieq Shihab ke Tanah Air)
Jayus berharap melalui konferensi ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang fundamental dalam mewujudkan etika kehidupan berbangsa, dan ke depan etika berbangsa dan bernegara semakin baik. (Abdul Rochim)
(ysw)
Lihat Juga :
