Gerindra Ingatkan Stakeholder Tak Saling Sandera soal Vaksin COVID-19
Minggu, 08 November 2020 - 09:08 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak saling sandera dan duduk bersama soal vaksin COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah tengah membuat program percepatan vaksin COVID-19 sebagai salah satu upaya penanganan pandemi. Namun, antarlembaga pemeritah dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait masih nampak belum satu suara.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak saling sandera dan duduk bersama. (Baca juga: MPR Ingatkan BPOM Jamin Keamanan Vaksin Covid-19)
"Antara Kementerian Kesehatan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Biofarma dan para pemangku kepentingan lainnya, duduk bareng dengan dan jangan saling menyandra atas berbagai kewenangan yang dimiliki," ujar Muzani dalam sambutannya di acara sosialisasi MPR yang bertajuk "Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah" di Hotel Crown Plaza Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2020).
Dengan demikian, sambung Muzani, masalah dan juga manfaat terkait dengan vaksin COVID-19 ini bisa terbuka kepada masyarakat. "Sehingga problem ini bisa terbuka dan rakyat bisa tahu vaksin itu untuk apa manfaatnya," katanya.
Dalam pengembangan vaksin, Muzani menjelaskan, BPOM menjadi garda terakhir. Untuk itu, BPOM perlu memberikan jaminan bagi para pengguna vaksin. Karena biaya yang dikeluarkan begitu besar, vaksin COVID-19 ini sudah semestinya bisa memberi manfaat karena negara pun berharap dengan adanya vaksin ini maka ekonomi Indonesia bisa lebih cepat pulih. Sehingga data-data yang dikemukakan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pekerja terdampak atau angka kemiskinan bisa berkurang.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak saling sandera dan duduk bersama. (Baca juga: MPR Ingatkan BPOM Jamin Keamanan Vaksin Covid-19)
"Antara Kementerian Kesehatan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Biofarma dan para pemangku kepentingan lainnya, duduk bareng dengan dan jangan saling menyandra atas berbagai kewenangan yang dimiliki," ujar Muzani dalam sambutannya di acara sosialisasi MPR yang bertajuk "Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah" di Hotel Crown Plaza Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2020).
Dengan demikian, sambung Muzani, masalah dan juga manfaat terkait dengan vaksin COVID-19 ini bisa terbuka kepada masyarakat. "Sehingga problem ini bisa terbuka dan rakyat bisa tahu vaksin itu untuk apa manfaatnya," katanya.
Dalam pengembangan vaksin, Muzani menjelaskan, BPOM menjadi garda terakhir. Untuk itu, BPOM perlu memberikan jaminan bagi para pengguna vaksin. Karena biaya yang dikeluarkan begitu besar, vaksin COVID-19 ini sudah semestinya bisa memberi manfaat karena negara pun berharap dengan adanya vaksin ini maka ekonomi Indonesia bisa lebih cepat pulih. Sehingga data-data yang dikemukakan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pekerja terdampak atau angka kemiskinan bisa berkurang.
Lihat Juga :
