Wapres Ma'ruf Amin Tunggu Laporan MUI Terkait Kehalalan Vaksin Covid-19

Jum'at, 06 November 2020 - 18:36 WIB
loading...
Wapres Maruf Amin Tunggu...
Wakil Presiden RI KH Maruf Amin belum menerima laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan vaksin Covid-19. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin belum menerima laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan vaksin Covid-19. Kiai Ma’ruf mengaku masih menunggu laporan. Sebelumnya, tim dari MUI bersama pemerintah berkunjung ke Cina untuk memastikan proses pembuatan vaksin.

"Kalau soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum, ya karena MUI belum melaporkan," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi melalui konferensi video, Jumat (6/11/2020). (Baca juga: Ini Tiga Syarat MUI Untuk Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19)

Masduki menuturkan, belum dilaporkannya hasil penelitian kehalalan vaksin Covid-19 karena MUI sangat berhati-hati. Sehingga, sampai saat ini MUI masih terus bekerja untuk memastikan hal tersebut. "Saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampe betul-betul fix, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," jelasnya. (Baca juga: Informasi soal Vaksin Berubah-ubah, Politikus Gerindra: Kita Butuh Kepastian dari Kemenkes)

Kata Masduki, kehati-hatian untuk memastikan vaksin ini sangat diperlukan karena barang tersebut akan diberikan ke masyarakat. Untuk itu, Kiai Ma'ruf masih menunggu hasil verifikasi kehalalan yang dilakukan MUI itu. "Sampai sekarang Wapres juga sedang nunggu, karena yang minta (MUI) untuk segera berangkat (ke Cina) itu Wapres," ungkapnya.

Masduki memastikan MUI akan langsung melaporkan ke Kiai Ma'ruf setelah selesai memverifikasi kehalalan vaksin. Namun dia mengatakan pekerjaan ini bukanlah perkara mudah. MUI, lanjut Masduki, juga telah mengirim orang-orang yang ahli di bidang vaksinasi dan kesehatan. Kemudian juga mengirimkan orang yang ahli di bidang keagamaan untuk merumuskan fatwanya. "Nah itu namanya tim verifikasi akan melaporkan ke LPPOM, jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin juga kita tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres," jelas Masduki.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUI Desak Koruptor Dihukum...
MUI Desak Koruptor Dihukum Mati: Beri Efek Jera, Menyengsarakan Rakyat
MUI Siapkan Naskah Akademik...
MUI Siapkan Naskah Akademik RUU Pidana LBGT, DPR Janji Tindak Lanjuti
MUI Susun Naskah Akademik...
MUI Susun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT, Dorong Masuk Prolegnas
MUI Tegaskan Tetap Perjuangkan...
MUI Tegaskan Tetap Perjuangkan Sanksi Pidana LGBT: Tidak Semua Happy terhadap Upaya Perbaikan
37 Organisasi Tolak...
37 Organisasi Tolak Desakan MUI Agar Pelaku dan Pengkampanye LGBT Dipidana
MUI Tegaskan LGBT adalah...
MUI Tegaskan LGBT adalah Penyimpangan: Wajib Disembuhkan
MUI Kecam Keras 27 Pelaku...
MUI Kecam Keras 27 Pelaku Rudapaksa Remaja di Madura: Hukuman Berat Harus Diberlakukan
Dinilai Tak Sesuai Budaya...
Dinilai Tak Sesuai Budaya Sunda, MUI Sesalkan Lagu 'Lalaki Langit' karya Bupati Purwakarta
BEM Psikologi UI Sebut...
BEM Psikologi UI Sebut LGBT Bukan Penyimpangan, MUI: Kampus Harus Ajarkan Mental Spiritual
Rekomendasi
Baru Pertama Kali Debut...
Baru Pertama Kali Debut Akting, Axelo langsung Dipercaya Jadi Pemeran Antagonis
Pegadaian Perluas Program...
Pegadaian Perluas Program Pande Emas Perkuat Ekosistem Bullion Services
Polda Papua: Mortir...
Polda Papua: Mortir Sisa PD II di Biak Meledak saat Digergaji 5 Orang
Berita Terkini
BNPB: Karhutla Landa...
BNPB: Karhutla Landa Tiga Daerah, Terparah di Banjarbaru Kalsel
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Tuntas Verifikasi Laporan...
Tuntas Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, KPK: Hasil Hanya Disampaikan ke Pelapor
Kejagung Tunjuk 9 Eks...
Kejagung Tunjuk 9 Eks Jaksa KPK Tangani Kasus Febrie, Pakar: Harus Jawab Harapan Masyarakat
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
Infografis
19 Kampus Indonesia...
19 Kampus Indonesia yang Peringkat Dunianya Melonjak di QS WUR 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved