Wapres Ma'ruf Amin Tunggu Laporan MUI Terkait Kehalalan Vaksin Covid-19

JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin belum menerima laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan vaksin Covid-19. Kiai Ma’ruf mengaku masih menunggu laporan. Sebelumnya, tim dari MUI bersama pemerintah berkunjung ke Cina untuk memastikan proses pembuatan vaksin.

"Kalau soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum, ya karena MUI belum melaporkan," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi melalui konferensi video, Jumat (6/11/2020). (Baca juga: Ini Tiga Syarat MUI Untuk Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19)

Masduki menuturkan, belum dilaporkannya hasil penelitian kehalalan vaksin Covid-19 karena MUI sangat berhati-hati. Sehingga, sampai saat ini MUI masih terus bekerja untuk memastikan hal tersebut. "Saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampe betul-betul fix, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," jelasnya. (Baca juga: Informasi soal Vaksin Berubah-ubah, Politikus Gerindra: Kita Butuh Kepastian dari Kemenkes)

Kata Masduki, kehati-hatian untuk memastikan vaksin ini sangat diperlukan karena barang tersebut akan diberikan ke masyarakat. Untuk itu, Kiai Ma'ruf masih menunggu hasil verifikasi kehalalan yang dilakukan MUI itu. "Sampai sekarang Wapres juga sedang nunggu, karena yang minta (MUI) untuk segera berangkat (ke Cina) itu Wapres," ungkapnya.

Masduki memastikan MUI akan langsung melaporkan ke Kiai Ma'ruf setelah selesai memverifikasi kehalalan vaksin. Namun dia mengatakan pekerjaan ini bukanlah perkara mudah. MUI, lanjut Masduki, juga telah mengirim orang-orang yang ahli di bidang vaksinasi dan kesehatan. Kemudian juga mengirimkan orang yang ahli di bidang keagamaan untuk merumuskan fatwanya. "Nah itu namanya tim verifikasi akan melaporkan ke LPPOM, jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin juga kita tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres," jelas Masduki.

Sebelumnya diberitakan, Tim dari pemerintah bersama MUI bertolak ke China pada pertengahan Oktober 2020 untuk meninjau vaksin Covid-19. Adapun tim dari pemerintah terdiri dari Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir. Sedangkan dari MUI terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa. Mereka akan mengecek keamanan dari segi kesehatan dan kehalalan vaksin Covid-19.

Ma'ruf Amin menjelaskan faktor kehalalan bukan menjadi hambatan dalam proses vaksinasi Covid-19. Jika vaksinnya halal maka itu bagus. Namun, bila belum halal, maka ada jalan keluar keagamaan. Vaksin tetap dapat digunakan dalam status keadaan darurat.