Pengamat Sebut Penghargaan ke Gatot Nurmantyo Bukan untuk Pembungkaman
Sabtu, 07 November 2020 - 13:40 WIB
loading...
Pemberian penghargaan kepada eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo bukanlah sebuah bentuk pembungkaman. Penghargaan tersebut bukan hanya diberikan ke Gatot saja. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang juga Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo bukanlah sebuah bentuk pembungkaman.
(Baca juga: Menristek Siapkan Rp300 Miliar untuk Uji Klinis Vaksin Merah Putih)
Gatot diketahui kerap mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
(Baca juga: Masuk Zona Resesi, Indonesia Optimis Ekonomi Segera Bangkit)
Adi menyatakan, penghargaan tersebut bukan hanya diberikan kepada Gatot saja, akan tetapi juga diberikan kepada para mantan panglima lainnya yang dinilai memiliki banyak sumbangsihnya kepada negara.
"Saya kira agak sulit ya, penghargaan Bintang Mahaputera ini kan bukan hanya diberikan kepada Pak Gatot sebagai mantan Panglima TNI, tetapi hampir diberikan kepada semua mantan panglima yang dianggap memiliki sumbangsih untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya dilihat dalam video yang diunggah oleh iNews TV, Sabtu (7/11/2020).
Dia mengatakan, dugaan pembungkaman baru bisa terjadi jika penghargaan tersebut hanya diberikan kepada Gatot saja. Menurutnya, hal lebih menarik untuk disimak adalah pola komunikasi pemerintah yang menggunakan media sosial Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengumumkan akan diadakan pemberian penghargaan tersebut.
"Beda ceritanya kalau penghargaan ini hanya diberikan kepada Pak Gatot. Pak Gatot satu-satunya orang yang diberikan penghargaan. Soal pola komunikasi politik pemerintah, kenapa pemberian penghargaan ini dibocorokan oleh twitternya Pak Mahfud," ujarnya.
Atas hal itu, Adi menilai bahwasanya pemerintah ingin melihat reaksi dari masyarakat terhadap rencana pemberian penghargaan kepada Gatot. Cara tersebut, menurutnya, mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah saat mengumumkan akan memberikan penghargaan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
"Kita melihatnya ingin memancing reaksi pasar, ingin memancing reaksi publik terhadap penghargaan yang akan diberikan kepada Pak Gatot. Ini kan mirip ketika ingin memberikan bintang penghargaan serupa kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Ingin melihat reaksi pasar dan kecenderungan pertanyaan publik," ungkapnya.
"Kalau saya melihatnya ini agak susah untuk dikaitkan membungkam kritisime Pak Gatot," katanya melanjutkan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan gelar kehormatan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat. Demikian diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd.
"Tanggal 10 dan 11 November 2020 presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (PN) dan Bintang Mahaputera (BM). Yang dapat gelar PN, antara lain SM Amin dan Soekanto; yang dapat BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat," tulis Mahfud, Selasa (3/11/2020).
(Baca juga: Menristek Siapkan Rp300 Miliar untuk Uji Klinis Vaksin Merah Putih)
Gatot diketahui kerap mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
(Baca juga: Masuk Zona Resesi, Indonesia Optimis Ekonomi Segera Bangkit)
Adi menyatakan, penghargaan tersebut bukan hanya diberikan kepada Gatot saja, akan tetapi juga diberikan kepada para mantan panglima lainnya yang dinilai memiliki banyak sumbangsihnya kepada negara.
"Saya kira agak sulit ya, penghargaan Bintang Mahaputera ini kan bukan hanya diberikan kepada Pak Gatot sebagai mantan Panglima TNI, tetapi hampir diberikan kepada semua mantan panglima yang dianggap memiliki sumbangsih untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya dilihat dalam video yang diunggah oleh iNews TV, Sabtu (7/11/2020).
Dia mengatakan, dugaan pembungkaman baru bisa terjadi jika penghargaan tersebut hanya diberikan kepada Gatot saja. Menurutnya, hal lebih menarik untuk disimak adalah pola komunikasi pemerintah yang menggunakan media sosial Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengumumkan akan diadakan pemberian penghargaan tersebut.
"Beda ceritanya kalau penghargaan ini hanya diberikan kepada Pak Gatot. Pak Gatot satu-satunya orang yang diberikan penghargaan. Soal pola komunikasi politik pemerintah, kenapa pemberian penghargaan ini dibocorokan oleh twitternya Pak Mahfud," ujarnya.
Atas hal itu, Adi menilai bahwasanya pemerintah ingin melihat reaksi dari masyarakat terhadap rencana pemberian penghargaan kepada Gatot. Cara tersebut, menurutnya, mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah saat mengumumkan akan memberikan penghargaan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
"Kita melihatnya ingin memancing reaksi pasar, ingin memancing reaksi publik terhadap penghargaan yang akan diberikan kepada Pak Gatot. Ini kan mirip ketika ingin memberikan bintang penghargaan serupa kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Ingin melihat reaksi pasar dan kecenderungan pertanyaan publik," ungkapnya.
"Kalau saya melihatnya ini agak susah untuk dikaitkan membungkam kritisime Pak Gatot," katanya melanjutkan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan gelar kehormatan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat. Demikian diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd.
"Tanggal 10 dan 11 November 2020 presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (PN) dan Bintang Mahaputera (BM). Yang dapat gelar PN, antara lain SM Amin dan Soekanto; yang dapat BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat," tulis Mahfud, Selasa (3/11/2020).
(maf)
Lihat Juga :
