Ungkap Segera Data Corona

JAKARTA - Pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, perlu secepatnya membuka data persebaran wabah corona (Covid-19) secara utuh.

Transparansi perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui kondisi lingkungan sekitar dan menjadikan panduan kewaspadaan, termasuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dorongan ini diantaranya disampaikan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dan anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Transparansi juga urgen disampaikan mengingat ada data “lonjakan” kasus corona.

Seperti disampaikan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (Covid-19) Achmad Yurianto, hingga per 15 April 2020 pukul 12.00 WIB, tercatat 165.549 berstatus orang dalam pemantauan (ODP), dan 11.165 pasien dalam pengawasan (PDP). Dari jumlah tersebut, yang terkonfirmasi positif corona sebanyak 5.136 orang.

Berdasar data, DKI Jakarta tetap menjadi pusat penyebaran corona dengan 2.474 kasus positif, disusul Jawa Barat (559), Jawa Timur (499), Jawa Tengah (292), dan Banten (281). Di luar Jawa, Sulawesi Selatan mengkalkulasi kasus terbanyak dengan jumlah 242 kasus dan Sumatera Utara 78 kasus. Yang mengejutkan, Papua memiliki 75 kasus.

“Dengan begitu (transparansi data, Red), masyarakat bisa melihat secara baik data-data itu dan kita berharap bisa menim bulkan kesadaran bersama untuk menghindari dan ikut berpartisipasi dalam penyebaran virus corona ini, dengan data-data itu tidak sesederhana yang dipikiran kita. Ada lebih dari 100.000 orang yang dinyatakan dan untuk memastikan itu perlu mengikuti serangkaian tes,” kata Saleh Daulay kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut dia, transparansi data bukan hanya ditingkat pusat, melainkan juga hingga daerah-daerah. Dengan pemetaan ini, dia meyakini akan bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengantisipasi jumlah kasus di daerah tersebut tidak meningkat dan masyarakat juga lebih berhati-hati untuk menjaga diri dan keluarganya.

“Dengan membuka data itu, kita bisa membuka peta persebaran daerah-daerah merah dan rawan. Masyarakat secara luas bisa mengantisipasi agar bisa menghindari tempat-tempat tersebut dan mereka juga bisa mengingatkan kepada keluarganya dan juga orang-orang sekitarnya tentang bahaya dari pada virus corona ini,” imbuh Saleh.

Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu lantas menuturkan, kalau cuma datanya tanpa daerah pemetaannya, sangat mungkin masyarakat akan berpikir bahwa pandemi ini hanya ada di zona tertentu atau daerah tertentu saja. Padahal, di daerah lain di seluruh provinsi pun sebetulnya sudah menyebar. Pemda pun akan lebih mudah membuat kebijakan untuk mengatasinya.

“Dan saya juga yakin, masyarakat di daerah yang disebutkan banyak yang positif, yang sudah banyak ODP-nya tidak keberatan daerahnya disebut, justru kita membantu mereka dalam melakukan antisipatif sehingga mereka dan keluarganya terjaga,” pungkasnya.

Kurniasih Mufidayati sepakat transparansi data adalah kunci keberhasilan dalam melakukan langkah pemutusan mata rantai penularan wabah Covid-19. “Karena itu, jangan lagi ada yang ditutupi untuk menyelamatkan ratusan jiwa rakyat Indonesia yang masih sehat,” ujar dia.

Lebih jauh dia menekankan, berapa jumlah korban meninggal yang murni karena Covid-19 dan berapa yang meninggal karena komplikasi penyakit lainnya juga perlu dibuka. Sebaran masing-masing data tersebut ada dimana saja daerahnya juga perlu diungkap.

“Kita bersyukur alhamdulillah akhirnya pemerintah mendengarkan suara kami. Sejak awal kami sudah minta ada transparansi dalam hal data agar ada kewaspadaan yang lebih tinggi bagi semua pihak. Kita minta pemerintah menginformasikan semua data secara detail dan terbuka,” tutur dia.

Achmad Yurianto memastikan pihaknya akan melakukan transparansi. Menurut dia, nantinya update data akan terintegrasi dan berada dalam satu sistem mulai level desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. “Struktur data ini bottom up dari kabupaten/kota,” kata Yuri kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut dia, dalam rangka integrasi data dari daerah kepusat, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk aktif melaporkan update data kasus corona di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, proses integrasi data dari daerah ke pusat semakin cepat dilakukan.

Hingga saat ini, situs covid19.go.id yang menjadi pusat informasi pemerintah mengenai penyebaran virus ini belum dicantumkan data sebaran ODP maupun PDP. Data yang dibuka oleh pemerintah nantinya bisa dijadikan pedoman untuk memutus mata rantai penyebaran dan agar masyarakat lebih waspada terhadap penularan virus ini. Dia menegaskan, data sebaran wilayah ODP maupun PDP juga akan segera dibuka untuk transparansi. “Tujuan kita nantinya bukan hanya jumlah, tetapi juga sebaran,” tegasnya.

Yuri lantas memberikan contoh seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan update data situasi terkini perkembangan Covid-19 di daerahnya kepada pemerintah pusat. “Ini (Sumsel) yang sudah lapor, yang lain kita minta seperti ini. Nantinya akumulasi seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Yuri menjelaskan bahwa setelah Presiden Joko Widodo meningkatkan status dengan menetapkan pandemi corona sebagai bencana nasional non alam, maka transparansi informasi dalam penanganan virus corona harus dilakukan. Pasalnya, seluruh data yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya harus sampai kepusat berada dalam satu sistem, satu kendali data, dan satu jaring data.

Untuk itu, dia juga meminta pentingnya penanggulan bencana nasional virus dikoordinasikan oleh gugus tugas dengan sinergi dari semua institusi. Institusi dimaksud adalah kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dalam konteks koordinasi di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota akan berperan sebagai kepala gugus tugas di daerahnya masing-masing. (Binti Mufarida/Lukman Hakim/Kiswondari/Abdul Rochim)