Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Laporkan Suharso, Nizar Dahlan Dinilai Cari Panggung Jelang Muktamar PPP
loading...
A
A
A
Senada dengan Agus, Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masrukhan menanggapi pelaporan Suharso Monoarfa oleh Nizar Dahlan ke KPK hanya membuat kegaduhan partai dan tidak bijak jika dirinya mengaku sebagai kader PPP.
"Karena berkaitan dengan menjelang Muktamar ini, saya termasuk orang yang tidak rela kalau ada orang yang ingin membuat kegaduhan," kata Masrukhan.
Menurut dia, langkah yang dilakukan Nizar Dahlan tidak mencerminkan kader PPP yang terbiasa dengan ber-tabayyun sebelum berbicara di media.
"Seharusnya ditabayunkan terlebih dahulu, ditanyakan dulu ke Plt Ketum, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Jika tidak langsung ke Plt Ketum, tanyakan ke Sekjen, jadi kesannya tidak mencari kesalahan orang," paparnya.
Dia mengatakan jika ada yang mau menyalonkan sebagai ketua umum atau sekjen, dipersilahkan untuk mengikuti Anggaran Dasar (AD) dan tata tertib yang ada, bukan malah menjatuhkan dengan segala cara.
"Saya menyadari setiap mau Muktamar atau penacalonan apapun, selalu ada persaingan, ada rival, ada musuh yang mau menjatuhkan dengan banyak cara. Namun jika tidak ada fakta, itu namanya fitnah, tidak sportif, itu harus dihindari," katanya.
Masrukhan mengaku malah tidak kenal dengan Nizar Dahlan yang gembar-gembor di media. Dia bahkan meragukan jika Nizar Dahlan orang PPP atau mungkin hanya aktivis jalanan.
"Sejak tahun 1990 itu saya sudah jadi kader partai, zaman PPP dipimpin oleh Buya Hasan Metarium dan sekjennya Pak Matori, sampai sekarang saya belum kenal sama Nizar Dahlan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kader PPP M Nizar Dahlan melaporkan Suharso ke KPK atas isu penggunaan pesawat jet carter oleh Suharso. Nizar menuduh Suharso menerima gratifikasi dalam posisinya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Laporan Nizar ditujukan langsung kepada Ketua KPK, Firli Bahuri.
"Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang diterima oleh saudara H Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang juga merupakan Plt Ketua Partai Persatuan Pembangunan berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan dan Aceh," tulis laporan Nizar yang dikutip, Jumat (6/11/2020).
"Karena berkaitan dengan menjelang Muktamar ini, saya termasuk orang yang tidak rela kalau ada orang yang ingin membuat kegaduhan," kata Masrukhan.
Menurut dia, langkah yang dilakukan Nizar Dahlan tidak mencerminkan kader PPP yang terbiasa dengan ber-tabayyun sebelum berbicara di media.
"Seharusnya ditabayunkan terlebih dahulu, ditanyakan dulu ke Plt Ketum, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Jika tidak langsung ke Plt Ketum, tanyakan ke Sekjen, jadi kesannya tidak mencari kesalahan orang," paparnya.
Dia mengatakan jika ada yang mau menyalonkan sebagai ketua umum atau sekjen, dipersilahkan untuk mengikuti Anggaran Dasar (AD) dan tata tertib yang ada, bukan malah menjatuhkan dengan segala cara.
"Saya menyadari setiap mau Muktamar atau penacalonan apapun, selalu ada persaingan, ada rival, ada musuh yang mau menjatuhkan dengan banyak cara. Namun jika tidak ada fakta, itu namanya fitnah, tidak sportif, itu harus dihindari," katanya.
Masrukhan mengaku malah tidak kenal dengan Nizar Dahlan yang gembar-gembor di media. Dia bahkan meragukan jika Nizar Dahlan orang PPP atau mungkin hanya aktivis jalanan.
"Sejak tahun 1990 itu saya sudah jadi kader partai, zaman PPP dipimpin oleh Buya Hasan Metarium dan sekjennya Pak Matori, sampai sekarang saya belum kenal sama Nizar Dahlan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kader PPP M Nizar Dahlan melaporkan Suharso ke KPK atas isu penggunaan pesawat jet carter oleh Suharso. Nizar menuduh Suharso menerima gratifikasi dalam posisinya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Laporan Nizar ditujukan langsung kepada Ketua KPK, Firli Bahuri.
"Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang diterima oleh saudara H Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang juga merupakan Plt Ketua Partai Persatuan Pembangunan berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan dan Aceh," tulis laporan Nizar yang dikutip, Jumat (6/11/2020).
Explore More