Saran Misbakhun untuk Pemerintah Akhiri Resesi di Masa Pandemi

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Indonesia secara resmi memasuki resesi ekonomi bukan hal mengejutkan.

Menurut Misbakhun, hal yang lebih utama saat ini ialah mencari solusi atas masalah ekonomi efek pandemi Covid-19. “Pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BPS untuk periode Q3 2020 pada posisi -3,49 secara yoy (year on year-red) dan pada posisi resesi sudah kita prediksi kan sejak awal. Saat ini bukan lagi berdebat pada definisi resesi lagi,” ujar Misbakhun, Kamis (5/11/2020).

Dia menambahkan, saat ini yang paling utama ialah melakukan upaya-upaya perbaikan konkret dan fundamental.

Menurut dia, berbagai risiko akibat resesi harus benar-benar diantisipasi sehingga tekanan pada sektor ekonomi tidak merembet pada sektor-sektor.

“Yang penting tawaran solusinya. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor ekonomi. Indikator negatif yang menjadi penyebab resesi harus dimitigasi, sehingga durasi resesi ekonomi yang kita alami tidak panjang dan cepat berlalu,” tutur politikus Partai Golkar ini.( )

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini muncul karena pandemi Covid-19. Sebab, banyak negara melakukan pembatasan sosial bahkan penguncian diri (lockdown) yang membuat seluruh dunia mengalami situasi dan keadaan sama.

“Situasi pandemi inilah yang membuat ekonomi berjalan dalam situasi ketidakpastian yang berkelanjutan dan memberikan tekanan yang dalam pada pertumbuhan ekonomi sampi pada level resesi. Pemerintah telah berupaya dengan kebijakan meningkatkan jumlah belanja bantuan sosial, bantuan modal pada UMKM, dan anggaran kesehatan yang besar untuk program menangani Covid-19,” tuturnya.. (Baca juga: Ini Rangkaian Kegiatan Habib Rizieq Setibanya di Indonesia)

Namun, Misbakhun juga mengingatkan mengenai pentingnya perbaikan pada sisi permintaan (demand side). Menurut dia, harus ada perbaikan pada sisi konsumsi rumah tangga.

Misbakhun menambahkan, lebih dari 56% pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan sangat drastis. Penurunan itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat dalam.

“Sampai saat ini kebijakan stimulus yang ada dan dilakukan oleh pemerintah masih belum ada yang menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah, padahal mereka ini membutuhkan stimulus tersebut karena daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi,” tuturnya.

Misbakhun juga menyinggung soal anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengharapkan dana PEN dalam APBN 2021 lebih besar.

“Dengan demikian cakupan dan sektor-sektor yang harus diberi stimulus ekonomi juga lebih banyak, termasuk ke korporasi. Seharusnya dukungan kepada sektor korporasi tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga ke sektor-sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar,” cetusnya.

Oleh karena itu, Misbakhun mendorong pemerintah lebih serius dalam program penempatan dana di perbankan. Tujuannya, membantu program restrukturisasi kredit sektor perbankan.

“Penempatan dana pemerintah ini akan sangat menyelamatkan sektor perbankan dan membantu likuiditasnya. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat program restrukturisasi yang saat ini dijalankan guna menyelamatkan aktivitas sektor riil yang terhantam karena Covid-19,” katanya.

Misbakhun menilai penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui mekanisme treasury dealing room (TDR) tenyata kurang efektif dan jumlahnya terbatas.

Jika pemerintah hendak membangun rasa percaya diri sektor keuangan, kata dia, harus ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan.

“Jumlahnya sekitar 25 sampai 30 persen dari total portofolio kredit perbankan dan diinjeksikan kepada seluruh perbankan tanpa membedakan mereka anggota Himbara atau Perbanas,” tuturnya.

Misbakhun menegaskan, upaya-upaya tersebut perlu dikuatkan dan lebih diperinci. “Kemudian dieksekusi sebagai kebijakan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi kita saat ini supaya segera keluar dari situasi resesi,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal III-2020 tumbuh negatif 3,49% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy). Sebelumnya pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 juga minus 5,32%.