PDIP Ingin Ada Pendampingan Lanjutan di Program Kartu Prakerja

JAKARTA - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai baik program Kartu Prakerja yang telah menjangkau 5,6 juta orang. Namun, anggota Komisi IX Muchamad Nabil Haroen mengatakan, pemerintah tetap harus melakukan pembenahan.

(Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Terapkan Rekayasa Perawatan)

"Tentu saja, dari sisi serapan peserta sudah bagus, terkait dengan animo tinggi dalam mengikuti program ini. Faktor pandemi juga berdampak dengan banyaknya peserta yang ingin mengikuti dan menambah skill," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (4/11/2020).

(Baca juga: Nama Burhanudin dan Hatta Ali Kembali Disebut di Sidang Andi Irfan Jaya)

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan catatan kritis tentang adanya kasus penerima program ini yang tidak tepat sasaran dan program lanjutan dari pelatihan. Pemerintah saat ini menghadapi bertambah jumlah pengangguran karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pandemi Covid-19 membuat para pengusaha dan orang-orang yang sedang merintis usaha dalam situasi sulit. "Maka, harus ada follow up dari program-program pelatihan. Misalnya, dengan pendampingan intensif agar mereka mandiri dan mendapatkan akses pekerjaan maupun permodalan," tuturnya.

Para peserta program Kartu Prakerja banyak mengambil pelatihan di bidang manajemen, keuangan, dan teknologi informasi (TI). Di tengah situasi seperti ini, setiap orang bisa meningkatkan kemampuan masing-masing sesuai target yang diinginkan di masa depan.

"Skill-skill di bidang teknologi, Bahasa, dan kemampuan teknis, semisal memasak, teknisi, dan sebagainya, memang menjadi kemampuan penting. Mereka yang mampu mengkomunikasikan skill personal dengan customer dan pasar, akan menemukan celah untuk pekerjaan," pungkasnya.