Laut China Selatan Memanas, PKS Minta Perketat Kawasan Strategis Nasional
Selasa, 03 November 2020 - 16:05 WIB
loading...
Pemerintah diminta mengantisipasi berbagai kemungkinan di Laut China Selatan dengan memperkuat pendataan aset nasional strategis di wilayah kedaulatan Indonesia. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meminta pemerintah mengamankan aset strategis nasional, yakni baik di darat dan laut yang kaya sumber daya alam. Langkah itu perlu diambil menanggapi ketegangan di Laut Cina Selatan .
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan di Laut China Selatan dengan memperkuat pendataan aset nasional strategis di wilayah kedaulatan Indonesia.
Pemerintah diingatkan perlu terus waspada terhadap ancaman perang karena perebutan sumber daya alam (resources war), mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam.
"Sengketa di Laut China Selatan, yang semakin panas akhir-akhir ini, adalah contoh nyata di depan mata. Berbagai modus akan dikembangkan oleh negara kuat untuk menguasai, meski sumber daya alam tersebut berada dalam yuridiksi negara lain," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (3/11/2020).
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus mengembangkan sistem kewaspadaan dini terhadap berbagai kemungkinan ancaman sumber daya alam nasional. "Penelitian, penyelidikan dan pemutakhiran data sumber daya alam termasuk persebarannya menjadi langkah strategis," tambahnya. (Baca juga: Pakar: Kapal Induk Kedua China Siap Tempur di Laut China Selatan )
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan di Laut China Selatan dengan memperkuat pendataan aset nasional strategis di wilayah kedaulatan Indonesia.
Pemerintah diingatkan perlu terus waspada terhadap ancaman perang karena perebutan sumber daya alam (resources war), mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam.
"Sengketa di Laut China Selatan, yang semakin panas akhir-akhir ini, adalah contoh nyata di depan mata. Berbagai modus akan dikembangkan oleh negara kuat untuk menguasai, meski sumber daya alam tersebut berada dalam yuridiksi negara lain," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (3/11/2020).
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus mengembangkan sistem kewaspadaan dini terhadap berbagai kemungkinan ancaman sumber daya alam nasional. "Penelitian, penyelidikan dan pemutakhiran data sumber daya alam termasuk persebarannya menjadi langkah strategis," tambahnya. (Baca juga: Pakar: Kapal Induk Kedua China Siap Tempur di Laut China Selatan )
Lihat Juga :
