Pasal 6 Salah Rujuk, Pusako: Semakin Terang UU Cipta Kerja Bermasalah

JAKARTA - Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11/ 2020 atau UU Cipta Kerja terus menuai kritik. Kali datang dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

"Semakin terang benderang pasal-pasal di undang-undang ini bermasalah. Bagaimana publik dapat mengerti maksud pasal 6 terkait pasal 5 ayat 1, faktanya tidak ada Pasal 5 ayat 1," ujar Feri kepada SINDOnews, Selasa (3/11/2020).

Pasal 6 UU Cipta Kerja berbunyi, ”Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi; a. penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; c. penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan d. penyederhanaan persyaratan investasi”.

(Baca: UU Cipta Kerja Resmi Berlaku, KSPI: Kembalinya Rezim Upah Murah)

Ternyata, Pasal 5 tidak memiliki ayat satu pun. Pasal ini berbunyi,”Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.”

Hal ini dianggap fatal karena UU Cipta Kerja telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 November 2020 dan salinannya sudah diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretaris Negara sehingga bisa diakses masyarakat. Kejanggalan Pasal 6 itu diungkapkan oleh Akun Twitter @Abaaah.

(Baca: Ada Typo dalam Naskah UU Cipta Kerja, Pengamat: Bukan Hal Sepele)

Temuan ini menguatkan terburu-burunya UU Cipta Kerja dibahas dan kesan asal-asalannya sangat kental. "Mungkin ini lah pembentukan UU yang sangat buruk dan publik dipaksa menerimanya," kata Feri yang juga satu dari puluhan akademisi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja..