Mengapresiasi Sikap Presiden Jokowi Atas Krisis Sosial di Perancis

Abdullah Aufa Fuad
Master Nanotechnology École Centrale de Lyon, Perancis

UNTUK memahami politik domestik Perancis, penting bagi kita mengenal sebuah konsep yang bernama Laïcité. Laïcité adalah konsepsi hasil dari evolusi panjang terkait hubungan Prancis (negara) dengan Gereja. Singkatnya, Laììcitè kerap dipahami juga sebagai Konsep Sekularisme ala Prancis.

Perseteruan, deklarasi, dan revolusi di Prancis adalah sejarah tua, dan penuh duka cita. Oleh karena itu Laïcité adalah konsep yang berkembang dinamis dari waktu ke waktu. Salah satu impact yang dihasilkan dari prinsip Laììcitè adalah bahwa "Tidak ada hal yang Tabu dan Sakral di Prancis".

Maka dalam Hukum Prancis, kebebasan berpendapat (liberté d'expression) sangat dijunjung tinggi. Hal ini teruntuk bagi siapa pun tanpa kecuali, dalam konteks apa pun, termasuk mengkritik Ideologi maupun Agama.

Namun dalam hal yang sama, hasutan kebencian adalah hal yang menyalahi hukum Prancis, termasuk incitation à la haine religieuse atau hasutan kebencian agama. Maka ketika majalah mingguan Charlie Hebdo (CH) mengkarikaturkan Nabi Muhammad SAW, begitu pula ketika CH mengkarikaturkan Paus, meskipun CH bersikukuh bahwa yang dilakukan adalah kritik dalam bentuk humor karikatur namun tak bisa ditampik bahwa baik bagi umat Islam dan juga Katolik, hal ini tidak dapat diterima.

CH bukan kali ini saja berada pada titik kontroversi yang serupa. CH kerap kali diseret ke pengadilan atas ketersinggungan para pihak, dan tak jarang divonis bersalah karena menyerang individu. Namun menariknya, CH tidak pernah divonis bersalah atas ulahnya yang dianggap menghina atau mengolok-olok agama tertentu.

Syahdan, pernyataan Presiden Joko Widodo tempo hari terkait persoalan ini adalah pernyataan yang kokoh, kontekstual, dan bernas. Indonesia mengecam kejadian pemenggalan Samuel Paty dan serangan terhadap gereja di Nice.