Nusron Wahid Nilai SMK Ponpes dan Sekolah Vokasi Terbantu Kartu Prakerja
loading...
Program kartu prakerja. Foto/Ilustrasi/prakerja.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid meyakini program kartu prakerja merupakan kolaborasi yang efektif dan saling mengisi antara pelatihan secara online seperti saat ini dan pelatihan offline pada nantinya, pasca Covid 19.
Yang juga sangat terbantu dalam program kartu prakerja ini di antaranya adalah SMK pondok pesantren (ponpes) dan sekolah kejuruan/vokasi.
“Kartu prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Mitra kartu prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu,” kata Nusron Wahid, Jumat (8/5/2020) usai melakukan diskusi secara virtua dengan pengelola SMK ponpes dan sekolah kejuruan/vokasi.
Menurut Nusron, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.
“Siapa bilang kartu prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” tutur Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Nusron menambahkan, program kartu prakerja merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19.
Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha. “Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif,” ujarnya.
Menurut Nusron, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan di antaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.
“Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines,” tuturnya.
Pengasuh SMK Balekambang Jepara, KH Miftahudin mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam program kartu prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
“SMK ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” tuturnya
Yang juga sangat terbantu dalam program kartu prakerja ini di antaranya adalah SMK pondok pesantren (ponpes) dan sekolah kejuruan/vokasi.
“Kartu prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Mitra kartu prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu,” kata Nusron Wahid, Jumat (8/5/2020) usai melakukan diskusi secara virtua dengan pengelola SMK ponpes dan sekolah kejuruan/vokasi.
Menurut Nusron, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.
“Siapa bilang kartu prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” tutur Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Nusron menambahkan, program kartu prakerja merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19.
Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha. “Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif,” ujarnya.
Menurut Nusron, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan di antaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.
“Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines,” tuturnya.
Pengasuh SMK Balekambang Jepara, KH Miftahudin mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam program kartu prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
“SMK ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” tuturnya
Lihat Juga :
(dam)
