Kartu Prakerja Diubah Jadi Pelatihan Offline, PKS: Banyak Catatan dari KPK dan BPK
Jum'at, 15 Juli 2022 - 14:15 WIB
loading...
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan banyak catatan dan reekomendasi yang diberikam KPK serta BPK terhadap program kartu prakerja. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana mengubah program Kartu Prakerja dari awalnya bantuan sosial menjadi pelatihan. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan pengelola kartu prakerja lebih dulu menyelesaikan berbagai catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Kurniasih menyatakan, ada dugaan pemborosan dan tidak tepat sasaran bagi program Kartu Pra Kerja. BPS juga menyebut survei 66,47 persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya adalah pekerja.
Secara resmi, BPK memberikan rekomendasi agar Menko Perekonomian memerintahkan direktur eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar.
Baca juga: Kartu Prakerja Seharusnya Pro-konsumsi
"Rekomendasi BPK sudah dilakukan belum? Ini BPK yang memberikan catatan jadi jangan tidak dianggap. Itu dilakukan dulu sebelum melaksanakan program lain," cetus Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).
Kurniasih menyatakan, ada dugaan pemborosan dan tidak tepat sasaran bagi program Kartu Pra Kerja. BPS juga menyebut survei 66,47 persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya adalah pekerja.
Secara resmi, BPK memberikan rekomendasi agar Menko Perekonomian memerintahkan direktur eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar.
Baca juga: Kartu Prakerja Seharusnya Pro-konsumsi
"Rekomendasi BPK sudah dilakukan belum? Ini BPK yang memberikan catatan jadi jangan tidak dianggap. Itu dilakukan dulu sebelum melaksanakan program lain," cetus Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).
Lihat Juga :
