Hindari Penyimpangan, Pemerintah Harus Tetapkan Harga Tertinggi Vaksin

Selasa, 27 Oktober 2020 - 10:19 WIB
loading...
A A A
Saat itu, kementerian pimpinan Terawan Agus Putranto itu belum bisa memastikan harga vaksin. “Karena proses uji klinisnya belum selesai pada rapat itu. Uji klinis harus selesai terlebih dahulu sehingga (mengetahui) dibutuhkan berapa semuanya, cost untuk mengimpor, mengolah, dan mendistribusikan kepada pelosok-pelosok yang tidak mudah,” paparnya.

Pemerintah, menurutnya, juga harus mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil untuk vaksinasi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai akan banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi tidak boleh meminta, tetapi memastikan atau menjanjikan harga vaksin dan menjamin rakyat yang tidak mampu dibiayai negara.

“Yang ingin tes mandiri diberikan kebijakan harga (ideal). Hal ini agar tidak ada tarif Rp1 juta atau Rp2 juta. Ini akan bahaya. Ini bukan bisnis. Ini hak rakyat untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui vaksin,” tandasnya.
(nbs)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Krisis Kepercayaan Vaksin...
Krisis Kepercayaan Vaksin Anak, DPR: Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Wakil Ketua Komisi IX...
Wakil Ketua Komisi IX Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan
Menkes Ungkap 1.824...
Menkes Ungkap 1.824 Orang Paling Kaya Terima PBI-JK
DPR Bersama Serikat...
DPR Bersama Serikat Pekerja IMPPI Bahas Penguatan Perlindungan PMI
846 Rumah Sakit Pemerintah...
846 Rumah Sakit Pemerintah Masih Minim Sarana dan Prasarana
Dukung Penghapusan Tunggakan...
Dukung Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan, Edy Wuryanto: Langkah Progresif
Penyakit Ancam Pengungsi,...
Penyakit Ancam Pengungsi, Kemenkes Diminta Kirim Nakes ke Lokasi Bencana
Kemenkes: Masih Ada...
Kemenkes: Masih Ada Puskesmas yang Jarak Tempuhnya di Atas 2 Jam dari Desa
Rapat Kerja Komisi IX...
Rapat Kerja Komisi IX DPR Bahas Validasi Data PBI JKN bersama Tiga Menteri
Rekomendasi
5 Pemain Paling Ikonik...
5 Pemain Paling Ikonik dalam Sejarah Piala Dunia
XLSMART dan Komdigi...
XLSMART dan Komdigi Luncurkan DigiHer, Targetkan Digitalisasi 2,4 Juta Perempuan di 2026
5 Artis Indonesia yang...
5 Artis Indonesia yang Bermasalah Soal Hak Asuh Anak usai Bercerai
Berita Terkini
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
Infografis
Pemerintah Harus Antisipasi...
Pemerintah Harus Antisipasi Covid-19 Jelang Nataru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved