Pastikan Harga Vaksin Terjangkau
Selasa, 27 Oktober 2020 - 06:01 WIB
loading...
A
A
A
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki risiko tinggi. Dia tak ingin harga yang terjangkau menjadi hambatan masyarakat mengakses vaksin. “Biaya harus menjadi pertimbangan, tidak boleh menjadi hambatan untuk orang mengakses vaksin,” kata Puan dalam keterangannya kemarin. (Baca juga: Bantuan Kuota Internet Tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tak Serius)
Mantan menko PMK juga meminta pemerintah terus melanjutkan proses uji klinis vaksin Merah Putih meski sudah bekerja sama dengan sejumlah negara lain. “Sehingga, tidak ada WNI yang tidak menerima manfaat vaksin atau setiap warga berhak dan mendapatkan manfaat dari vaksin virus korona yang insya Allah dalam waktu dekat akan diproduksi dari berbagai negara,” tandasnya.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati meminta vaksin Covid-19 diberikan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebaliknya, untuk yang melakukan mandiri atau masyarakat yang mampu membayar, pemerintah menetapkan harga tertinggi. Hal ini untuk mencegah kekacauan seperti harga rapid test dan polymerase chain reaction (PCR).
“Itu kan dua kali suntikan. Bisa dibayangkan satu kalinya Rp200.000, dua kali suntikan sudah Rp400.000. Untuk makan saja, rakyat sudah susah. Apalagi daerah pelosok, uang Rp400.000 itu sangat berarti, seperti di Papua. Di Jawa yang pelosok, Rp400.000 juga sangat berarti. Kami minta untuk masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah wajib dibiayai pemerintah,” ucapnya saat dihubungi Koran SINDO, Senin (26/10/2020).
Sebelum reses, Komisi IX DPR sudah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menghitung secara benar harga vaksin. Pemerintah diminta segera “memarkirkan” anggaran yang cukup untuk pengadaan vaksin. Saat itu kementerian pimpinan Terawan Agus Putranto itu belum bisa memastikan harga vaksin. (Baca juga: Dongkrak Imunitas dengan Rutin Konsumsi Ramuan Herbal)
“Karena proses uji klinisnya belum selesai pada rapat itu. Kita sudah mengusulkan kepada pimpinan komisi ketika masuk persidangan, agenda utamanya tentang vaksin. Uji klinis harus selesai terlebih dahulu sehingga (mengetahui) dibutuhkan berapa semuanya, cost untuk mengimpor, mengolah, dan mendistribusikan ke daerah pelosok-pelosok yang tidak mudah,” tuturnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah memastikan program vaksinasi bakal dimulai November depan. Kepastian ini diperoleh setelahtiga produsen vaksin Covid-19 China sudah menyanggupi penyediaan jutaan dosis untuk Indonesia.
Tiga perusahaan dimaksud masing-masing Cansino yang menyanggupi 100,000 vaksin (single dose) pada November 2020 dan sekitar 15-20 juta pada 2021. Kemudian G42/Sinopharm menyediakan 5 juta dosis pada November dan total 15 juta dosis vaksin (dual dose).
Selanjutnya Sinovac berkomitmen mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020. Selain itu, perusahaan dimaksud juga menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. (Baca juga: Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro Divonis Seumur Hidup)
Mantan menko PMK juga meminta pemerintah terus melanjutkan proses uji klinis vaksin Merah Putih meski sudah bekerja sama dengan sejumlah negara lain. “Sehingga, tidak ada WNI yang tidak menerima manfaat vaksin atau setiap warga berhak dan mendapatkan manfaat dari vaksin virus korona yang insya Allah dalam waktu dekat akan diproduksi dari berbagai negara,” tandasnya.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati meminta vaksin Covid-19 diberikan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebaliknya, untuk yang melakukan mandiri atau masyarakat yang mampu membayar, pemerintah menetapkan harga tertinggi. Hal ini untuk mencegah kekacauan seperti harga rapid test dan polymerase chain reaction (PCR).
“Itu kan dua kali suntikan. Bisa dibayangkan satu kalinya Rp200.000, dua kali suntikan sudah Rp400.000. Untuk makan saja, rakyat sudah susah. Apalagi daerah pelosok, uang Rp400.000 itu sangat berarti, seperti di Papua. Di Jawa yang pelosok, Rp400.000 juga sangat berarti. Kami minta untuk masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah wajib dibiayai pemerintah,” ucapnya saat dihubungi Koran SINDO, Senin (26/10/2020).
Sebelum reses, Komisi IX DPR sudah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menghitung secara benar harga vaksin. Pemerintah diminta segera “memarkirkan” anggaran yang cukup untuk pengadaan vaksin. Saat itu kementerian pimpinan Terawan Agus Putranto itu belum bisa memastikan harga vaksin. (Baca juga: Dongkrak Imunitas dengan Rutin Konsumsi Ramuan Herbal)
“Karena proses uji klinisnya belum selesai pada rapat itu. Kita sudah mengusulkan kepada pimpinan komisi ketika masuk persidangan, agenda utamanya tentang vaksin. Uji klinis harus selesai terlebih dahulu sehingga (mengetahui) dibutuhkan berapa semuanya, cost untuk mengimpor, mengolah, dan mendistribusikan ke daerah pelosok-pelosok yang tidak mudah,” tuturnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah memastikan program vaksinasi bakal dimulai November depan. Kepastian ini diperoleh setelahtiga produsen vaksin Covid-19 China sudah menyanggupi penyediaan jutaan dosis untuk Indonesia.
Tiga perusahaan dimaksud masing-masing Cansino yang menyanggupi 100,000 vaksin (single dose) pada November 2020 dan sekitar 15-20 juta pada 2021. Kemudian G42/Sinopharm menyediakan 5 juta dosis pada November dan total 15 juta dosis vaksin (dual dose).
Selanjutnya Sinovac berkomitmen mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020. Selain itu, perusahaan dimaksud juga menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. (Baca juga: Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro Divonis Seumur Hidup)
Lihat Juga :
