Di Provinsi ini, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Kompak Menjaga Ketahanan Pangan
Senin, 26 Oktober 2020 - 09:00 WIB
loading...
Kelompok Tani di Riau Menjaga Ketahanan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Ketahanan pangan kini jadi fokus semua negara di dunia. Pasalnya,hingga tahun 2021 dunia masih akan menghadapi pandemi Covid 19. Meski vaksin corona sudah ditemukan dan bisa dimanfaatkan, bukan berarti ancaman virus yang mematikan ini akan sirna seketika. Ancaman pandemi belum berakhir dan masih sulit untuk memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.
Menghadapi itu semua hampir semua negara memperkuat kondisi di dalam negeri masing-masing. Salah satunya adalah menjaga stok kesediaan pangan bagi masyarakatnya. Itu sebabnya, saat pandemi mulai merebak di Indonesia, program ketahanan pangan mulai diintensifkan kembali.
Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada negara lain dalam menjaga stok bahan pangan di dalam negeri. Sebab, semua negara juga akan lebih memprioritaskan stok bahan pangan masing-masing. Sehingga negara-negara produsen utama pangan dunia akan mengurangi ekspor bahan pangannya ke negara-negara lain.
Tidak hanya pandemi yang menyebabkan potensi ketahanan pangan di dalam negeri tergangu. Fenomena alam La Nina, juga harus jadi perhatian bersama. Dalam menghadapi gejala alam La Nina, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyiapkan strategi ketahanan pangan. Pentingnya kesiapan pangan dilakukan agar masyarakat aman pada saat terjadinya bencana alam.
Kehadiran La Nina ditandai dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya. Bencana alam ini berpotensi merusak areal pertanian, sehingga mengancam gagal panen. Tidak hanya itu bencana alam yang disebabkan oleh La Nina juga bisa memutus jalur distribusi pangan ke berbagai daerah.
Keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan diperlihatkan dalam penyusunan APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Itu bisa dilakukan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate. Jika APBN 2021 akan lebih difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan, maka APBD 2021 pun sepertinya juga akan mengikuti psotur yang ada di APBN.
Baca juga: Salah Satu Fokus APBN 2021, Mewujudkan Ketahanan Pangan
Semua kepala daerah juga diminta untuk lebih memperhatikan kondisi ketahanan pangan di provinsi maupun di kabupaten masing-masing. Terlebih lagi bagi daerah (provinsi) yang tergolong rawan ketahanan pangan.
Salah satu provinsi engan kondisi ketahanan pangan yang rawan adalah Riau. Khsusnya di masa di masa pandemi, karena hampir semua bahan pangan dipasok dari daerah tetangga. Sebagai gambaran, produksi beras Riau pada 2019 baru bisa mencukupi sekitar 23,6% dari kebutuhan atau sebanyak 147.090 Ton dari total konsumsi sebanyak 623.274 ton. Diprediksi pada 2024 kebutuhan beras akan mencapai 662.475 ton untuk konsumsi penduduk Riau yang mencapai 7,4 juta orang.
Baca juga: Program Ketahanan Pangan Di 10 Kabupaten ini Jangan Sampai Kendor
Pemerintah Provinsi Riau baru bisa menargetkan 50% produksi beras untuk kebutuhan konsumsi pada 2024. Luas baku sawah saat ini seluas 62.689 hektare dan baru sekitar 23 persen atau 14.321 hektare yang sudah ditanami dua kali setahun. Sementara sisanya 48.369 hektare berpotensi untuk ditanami padi dua kali setahun sampai 2024.
Baca juga: Pemerintah Kota Pekanbaru Siapkan Masterplan untuk Ketahanan Pangan
Mengahdapi itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan 7 strategi dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah wabah virus corona.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan 7 stretegi itu, pertama mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau yang melibatkan berbagai instansi. Kedua, menjalin kerja sama dengan provinsi yang surplus pangan. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat.
Ketiga, membuat cadangan pangan bekerja sama dengan Bulog. Keempat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkarangan agar mengembangkan tanaman pangan, seperti jagung.
Kelima, meningkatkan luas tanam melalui program penambahan area tanam baru (PATB). Keenam mendorong masyarakat kelompok tani terutama ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam jenis komoditi seperti cabai dan sayuran. Ketujuh, mendorong diversifikasi pangan jenis sagu dan umbi-umbian.
Pelatihan Digital untuk Petani
Namun tentu saja denagn keterbatasan yang ada Pemprov Riau tidak bisa sendirian dalam menjaga ketahanan pangan di provinsi ini. Keterlibatan sektor swasta, BUMN dan masayarakat luas sangat dibutuhkan. Seperti yang diperlihatkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), yang turut membantu Pemprov Riau dalam memperkuat ketahanan pangan.
PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.
GM Corporate Affairs Asset PT CPI Sukamto Tamrin mengatakan PT CPI berinisiatif untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya sektor pertanian rakyat, dan memperkuat kestabilan penyediaan pangan.
Bentuk partisipasi dari PT CPI itu adalah dengan memberikan bantuan kepada 20 kelompok tani (Poktan) dari enam kabupaten/kota di Riau dalam rangka Program Ketahanan Pangan Menghadapi Pandemi COVID-19. Lokasi Poktan penerima bantuan ini tersebar di sekitar area operasi PT CPI, yakni di Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Pekanbaru.
Bantuan tersebut berupa sarana produksi pertanian, pelatihan, dan pendampingan sesuai identifikasi kebutuhan masing-masing Poktan. Peserta juga akan mendapatkan pelatihan pemasaran produk secara digital.
Program Ketahanan Pangan yang digagas PT CPI ini akan berjalan sekitar enam bulan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan (monitoring) untuk memastikan keberlanjutan program. Bantuan ketahanan pangan dari PT CPI ini selaras dengan program Pemprov Riau untuk mencapai kemandirian pangan dan menjaga stabilitas harga pangan pada masa pandemi,” kata Syahfalefi.
Dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan ini, PT CPI bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM Unri). LPPM Unri melaksanakan kegiatan verifikasi, penyaluran bantuan, dan pendampingan kepada setiap Poktan yang terpilih. LPPM Unri memverifikasi dan memilih Poktan berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
Selain bekerja sama dengan LPPM Unri, PT CPI juga menggandeng Center for Entrepreneurship and Third Sector Universitas Trisakti (CECT Trisakti) untuk memberikan pelatihan pemasaran secara digital kepada seluruh Poktan terpilih.
Selain program bantuan tanggap darurat, PT CPI juga menjalankan Program Chevron untuk Riau Sehat Sejahtera (Cherish) yang meliputi Program Ketahanan Pangan berupa bantuan kepada 20 kelompok tani (Poktan) dari enam kabupaten/kota di Riau; pembentukan Kelurahan Siaga COVID-19 bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI); dan pembangunan sumur air bersih bermitra dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Riau.
Pada masa pandemi ini, total bantuan PT CPI direncanakan mencapai Rp 11,6 miliar. Sebelumnya, SKK Migas - PT CPI telah menyalurkan sekitar 2.000 pakaian dekontaminasi (hazmat); 99.000 masker; 6.000 botol hand sanitizer; 73 tempat tidur dan matras medis; termometer inframerah; dan 3.700 paket sembako yang disalurkan melalui gugus tugas di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Menghadapi itu semua hampir semua negara memperkuat kondisi di dalam negeri masing-masing. Salah satunya adalah menjaga stok kesediaan pangan bagi masyarakatnya. Itu sebabnya, saat pandemi mulai merebak di Indonesia, program ketahanan pangan mulai diintensifkan kembali.
Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada negara lain dalam menjaga stok bahan pangan di dalam negeri. Sebab, semua negara juga akan lebih memprioritaskan stok bahan pangan masing-masing. Sehingga negara-negara produsen utama pangan dunia akan mengurangi ekspor bahan pangannya ke negara-negara lain.
Tidak hanya pandemi yang menyebabkan potensi ketahanan pangan di dalam negeri tergangu. Fenomena alam La Nina, juga harus jadi perhatian bersama. Dalam menghadapi gejala alam La Nina, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyiapkan strategi ketahanan pangan. Pentingnya kesiapan pangan dilakukan agar masyarakat aman pada saat terjadinya bencana alam.
Kehadiran La Nina ditandai dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya. Bencana alam ini berpotensi merusak areal pertanian, sehingga mengancam gagal panen. Tidak hanya itu bencana alam yang disebabkan oleh La Nina juga bisa memutus jalur distribusi pangan ke berbagai daerah.
Keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan diperlihatkan dalam penyusunan APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Itu bisa dilakukan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate. Jika APBN 2021 akan lebih difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan, maka APBD 2021 pun sepertinya juga akan mengikuti psotur yang ada di APBN.
Baca juga: Salah Satu Fokus APBN 2021, Mewujudkan Ketahanan Pangan
Semua kepala daerah juga diminta untuk lebih memperhatikan kondisi ketahanan pangan di provinsi maupun di kabupaten masing-masing. Terlebih lagi bagi daerah (provinsi) yang tergolong rawan ketahanan pangan.
Salah satu provinsi engan kondisi ketahanan pangan yang rawan adalah Riau. Khsusnya di masa di masa pandemi, karena hampir semua bahan pangan dipasok dari daerah tetangga. Sebagai gambaran, produksi beras Riau pada 2019 baru bisa mencukupi sekitar 23,6% dari kebutuhan atau sebanyak 147.090 Ton dari total konsumsi sebanyak 623.274 ton. Diprediksi pada 2024 kebutuhan beras akan mencapai 662.475 ton untuk konsumsi penduduk Riau yang mencapai 7,4 juta orang.
Baca juga: Program Ketahanan Pangan Di 10 Kabupaten ini Jangan Sampai Kendor
Pemerintah Provinsi Riau baru bisa menargetkan 50% produksi beras untuk kebutuhan konsumsi pada 2024. Luas baku sawah saat ini seluas 62.689 hektare dan baru sekitar 23 persen atau 14.321 hektare yang sudah ditanami dua kali setahun. Sementara sisanya 48.369 hektare berpotensi untuk ditanami padi dua kali setahun sampai 2024.
Baca juga: Pemerintah Kota Pekanbaru Siapkan Masterplan untuk Ketahanan Pangan
Mengahdapi itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan 7 strategi dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah wabah virus corona.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan 7 stretegi itu, pertama mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau yang melibatkan berbagai instansi. Kedua, menjalin kerja sama dengan provinsi yang surplus pangan. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat.
Ketiga, membuat cadangan pangan bekerja sama dengan Bulog. Keempat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkarangan agar mengembangkan tanaman pangan, seperti jagung.
Kelima, meningkatkan luas tanam melalui program penambahan area tanam baru (PATB). Keenam mendorong masyarakat kelompok tani terutama ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam jenis komoditi seperti cabai dan sayuran. Ketujuh, mendorong diversifikasi pangan jenis sagu dan umbi-umbian.
Pelatihan Digital untuk Petani
Namun tentu saja denagn keterbatasan yang ada Pemprov Riau tidak bisa sendirian dalam menjaga ketahanan pangan di provinsi ini. Keterlibatan sektor swasta, BUMN dan masayarakat luas sangat dibutuhkan. Seperti yang diperlihatkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), yang turut membantu Pemprov Riau dalam memperkuat ketahanan pangan.
PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.
GM Corporate Affairs Asset PT CPI Sukamto Tamrin mengatakan PT CPI berinisiatif untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya sektor pertanian rakyat, dan memperkuat kestabilan penyediaan pangan.
Bentuk partisipasi dari PT CPI itu adalah dengan memberikan bantuan kepada 20 kelompok tani (Poktan) dari enam kabupaten/kota di Riau dalam rangka Program Ketahanan Pangan Menghadapi Pandemi COVID-19. Lokasi Poktan penerima bantuan ini tersebar di sekitar area operasi PT CPI, yakni di Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Pekanbaru.
Bantuan tersebut berupa sarana produksi pertanian, pelatihan, dan pendampingan sesuai identifikasi kebutuhan masing-masing Poktan. Peserta juga akan mendapatkan pelatihan pemasaran produk secara digital.
Program Ketahanan Pangan yang digagas PT CPI ini akan berjalan sekitar enam bulan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan (monitoring) untuk memastikan keberlanjutan program. Bantuan ketahanan pangan dari PT CPI ini selaras dengan program Pemprov Riau untuk mencapai kemandirian pangan dan menjaga stabilitas harga pangan pada masa pandemi,” kata Syahfalefi.
Dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan ini, PT CPI bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM Unri). LPPM Unri melaksanakan kegiatan verifikasi, penyaluran bantuan, dan pendampingan kepada setiap Poktan yang terpilih. LPPM Unri memverifikasi dan memilih Poktan berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
Selain bekerja sama dengan LPPM Unri, PT CPI juga menggandeng Center for Entrepreneurship and Third Sector Universitas Trisakti (CECT Trisakti) untuk memberikan pelatihan pemasaran secara digital kepada seluruh Poktan terpilih.
Selain program bantuan tanggap darurat, PT CPI juga menjalankan Program Chevron untuk Riau Sehat Sejahtera (Cherish) yang meliputi Program Ketahanan Pangan berupa bantuan kepada 20 kelompok tani (Poktan) dari enam kabupaten/kota di Riau; pembentukan Kelurahan Siaga COVID-19 bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI); dan pembangunan sumur air bersih bermitra dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Riau.
Pada masa pandemi ini, total bantuan PT CPI direncanakan mencapai Rp 11,6 miliar. Sebelumnya, SKK Migas - PT CPI telah menyalurkan sekitar 2.000 pakaian dekontaminasi (hazmat); 99.000 masker; 6.000 botol hand sanitizer; 73 tempat tidur dan matras medis; termometer inframerah; dan 3.700 paket sembako yang disalurkan melalui gugus tugas di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
(eko)
Lihat Juga :
