Budaya Saling Percaya Perkuat Demokratisasi

JAKARTA - Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan berlimpahnya sumber daya alam dan daya manusia, tetapi hal paling penting adalah terbangunnya trust culture atau budaya saling percaya.

Buda saling percaya merupakan modal mendasar bagi kemajuan sebuah bangsa. Budaya saling percaya, baik horizontal dan vertikal merupakan energi dan semangat dalam menggerakkan ruang publik menjadi demokratis dan produktif.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi, pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.

”Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” tutur Siti Zuhro, Jumat (23/10/2020).( )

Dia menyarankan, setiap permasalahan yang ada harus dikenali untuk mengetahui solusinya. Dengan demikian, bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.

Menurut dia, jika permasalahan ini hanya dibiarkan hingga menumpuk maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasaan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

”Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat pilkada dan pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” tuturnya.(Baca juga: Pernah Salip Prabowo, Ganjar Punya Kans Bersaing di Pilpres 2024 )

Dia menjelaskan, perlu melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam berdemokrasi, semua pihak bisa melakukan trust building, sehingga tidak ada lagi rusuh dalam setiap sengketa Pilkada. ”Saling mencemooh, saling saling melecehkan, ini kan sama sekali sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” terangnya.

Menurut dia, dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat. Saat ini hal tersebut jarang ditemukan. Hanya fokus mendesain pemilu, merevisi UU.

Dari tahun ke tahun, lanjut dia, terus seperti itu. Tidak membumikan, tidak mensosialisasikan nilai-nilai terkait dengan budaya demokrasi itu sendiri.

”Sehingga sekarang yang terjadi, baru setahun menjabat sudah kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ada yang belum satu tahun menjabat sudah tertangkap karena narkoba, belum lagi sengketa antara kepala daerah dan wakilnya. Jadi yang dihasilkan malah divide governance bukannya good governance,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, membangun kepercayaan atau trust building adalah hal yang sangat mendasar dalam membangun demokrasi.

”Semestinya setiap kita melakukan pemilu, ada capaian-capaian positif yang mestinya naik kelas. Jadi antara calon pemimpin dan masyarakatnya ini mereka bertemu langsung, bertatap muka, berdialog dalam kampanye itu untuk merasakan masalah yang ada,” tutur Siti Zuhro.

Menurut dia, jika pemerintah dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan tidak mencerminkan untuk kemaslahatan bersama maka pasti susah untuk membangun kepercayaan.

Dia menuturkan, sulit membangun sinergi dengan para tokoh jika para tokoh ini sendiri menentang kebijakan pemerintah. Hubungan mereka kurang harmonis dengan pemerintah.

”Padahal dalam situasi pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, bukan dukungan dalam pemilu. Diperlukan peran serta dari mayarakat untuk saling bersinergi dengan pemerintah,”tuturnya.