Undangan AS Diartikan Restui Prabowo di Pilpres 2024, Pengamat: Terlalu Jauh
loading...
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Hendri Satrio menyebut keputusan AS mengundang Prabowo lebih mempertimbangkan kepentingan pada pemerintahan Jokowi. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pencabutan travel ban oleh Amerika Serikat (AS) serta undangan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Mark Esper kepada Menhan Prabowo Subianto dianggap lampu hijau untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Namun pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio tidak melihat sikap pemerintah AS sebagai restu. "Bukan itu (restu Pilpres 2024), kalau menurut saya ya," kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dihubungi SINDO Media, Jumat (23/10/2020).
(Baca: AS Restui Prabowo di 2024? Gerindra: Terpenting Restu Rakyat Indonesia)
Prabowo bertolak ke AS pada 15 Oktober untuk membahas kerjasama Indonesia-AS, terutama di bidang pertahanan. Kunjungan ini sekaligus mengakhiri kebijakan larangan terhadap Prabowo selama 20 tahun dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurut Hendri, pencabutan travel ban tersebut lebih pada kepentingan AS terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai Menham Jokowi, Prabowo memiliki kewenangan-kewenangan terkait dengan industri pertahanan, dan ini berkaitan dengan kepentingan bisnis persenjataan Amerika.
Jadi, menurutnya kunjungan ini tidak bisa semata-mata dibaca restu AS kepada Prabowo, tapi ada kepentingan AS terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. "Terlalu jauh kalau memandangnya restu untuk Prabowo di 2024," kata Hendri.
Namun pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio tidak melihat sikap pemerintah AS sebagai restu. "Bukan itu (restu Pilpres 2024), kalau menurut saya ya," kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dihubungi SINDO Media, Jumat (23/10/2020).
(Baca: AS Restui Prabowo di 2024? Gerindra: Terpenting Restu Rakyat Indonesia)
Prabowo bertolak ke AS pada 15 Oktober untuk membahas kerjasama Indonesia-AS, terutama di bidang pertahanan. Kunjungan ini sekaligus mengakhiri kebijakan larangan terhadap Prabowo selama 20 tahun dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurut Hendri, pencabutan travel ban tersebut lebih pada kepentingan AS terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai Menham Jokowi, Prabowo memiliki kewenangan-kewenangan terkait dengan industri pertahanan, dan ini berkaitan dengan kepentingan bisnis persenjataan Amerika.
Jadi, menurutnya kunjungan ini tidak bisa semata-mata dibaca restu AS kepada Prabowo, tapi ada kepentingan AS terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. "Terlalu jauh kalau memandangnya restu untuk Prabowo di 2024," kata Hendri.
(muh)
Explore More